Lombok Post
Metropolis

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

RAPAT PARIPURNA: Kursi kosong ditinggalkan pemiliknya saat rapat paripurna LKPJ Wali Kota Mataram di DPRD Kota Mataram, kemarin (3/5).

MATARAM- Semangat sebagian anggota DPRD Kota Mataram kendur di akhir masa jabatan. Ini terlihat saat rapat paripurna LKPJ Wali Kota  tahun anggaran 2018. Meski kuorum, rapat hanya dihadiri 23 anggota dewan saja.

Ketidakhadiran anggota dewan berkaitan dengan hasil pemilu. Dari 40 anggota dewan, sekitar 38 orang maju kembali di pemilihan legislatif tahun 2019. Dari jumlah tersebut, hanya 23 orang saja yang diprediksi terpilih.

Dewan yang diprediksi terpilih kembali untuk periode 2019-2024, sebagian besar menghadiri rapat paripurna, kemarin (3/5). Antara lain, Misban Ratmaji, Husni Thamrin, Muhtar, Farhan, HM Zaini, Abdul Malik, hingga Gde Wiska. Legislator perempuan juga hadir, seperti Baiq Ika Febriyanti, Baiq Mirdiati, serta Zaitun.

Total mereka yang hadir kemarin berjumlah 23 orang. Adapun sisanya, yakni 17 orang, memilih untuk tidak hadir dengan berbagai alasan. Sebagian wakil rakyat yang absen, merupakan caleg yang diprediksi gagal duduk kembali untuk periode 2019-2024.

Antara lain, Syamsul Bahri, Muhammad Faesal, Ehlas, Fuad Sofian Bamasaq, hingga Ahmad Madani. Dua nama pertama berasal dari Partai Nasdem. Di Pileg 2019 Kota Mataram, Nasdem gagal meloloskan satu pun calegnya sebagai anggota dewan.

Ketidakhadiran wakil rakyat di rapat paripurna, tidak saja disumbang mereka yang gagal. Sebagian nama diketahui terpilih kembali, namun memilih absen. Antara lain, Wayan Sugiartha sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mataram dan TGH Mujiburrahman.

Di sisi lain, apresiasi patut diberikan kepada Kartini, Lalu Suriadi, dan Rangga Danu. Meski mereka gagal duduk sebagai legislator, ketiga tetap menjalankan tugas dengan menghadiri rapat, di sisa masa tugasnya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Mataram TGH Mujiburrahman menampik ketidakhadiran anggota karena kekalahan pemilu. ”Tidak ada kaitan dengan lanjut atau tidaknya mereka,” kata Mujib.

Menurut dia, absennya wakil rakyat diperbolehkan sepanjang disertai keterangan secara lisan maupun tertulis. Intinya, ada pemberitahuan ketika dewan berhalangan hadir. ”Nanti akan kita cek melalui pendamping mengenai alasan tidak hadir itu,” ujar dia.

Bukan saja dewan yang malas hadir, sejumlah pimpinan OPD juga tak terlihat di sidang paripurna. Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh bahkan sempat menyindir kepala OPD yang tidak hadir.

Ahyar mengatakan, sangat penting bagi kepala OPD untuk hadir di setiap sidang dewan. Bukan diwakilkan kepada pejabat lain, seperti yang terjadi pada rapat paripurna kemarin.

”Di sana banyak masukan. Ada catatan dewan yang bisa menjadi masukan untuk kinerja OPD. Tidak mungkin kepada daerah fokus kepada setiap poin (masukan) itu,” sindir Ahyar.

Di rapat kemarin, kepala OPD yang hadir antara lain, Dinas Dukcapil, Dinas PUPR, Dikpora, Satpol PP, dan Disnaker. Selain itu, hadir pula Asisten II Setda Kota Mataram. (dit/r5)

Berita Lainnya

Festival Begasingan Buka Mentaram Berolahraga 2019

Redaksi Lombok Post

Polda Ajak Mahasiwa Tangkal Paham Radikal

Redaksi LombokPost

Bukit Nipah dan Padanan Terbakar

Redaksi LombokPost

NTB Gak Mau PNS Kerja di Rumah

Redaksi Lombok Post

Uang Korban Gempa Dicuri Mandor

Redaksi LombokPost

Kejuaraan Paralayang Nasional Diikuti 153 Peserta

Redaksi LombokPost

Melihat Persiapan Pemkot Menyambut HUT Kota Mataram Ke-26

Redaksi LombokPost

Korban TPPO Banyak Dijual ke Suriah

Redaksi LombokPost

Wajib Pakai Besi Kolom Sepuluh Mili

Redaksi LombokPost