Lombok Post
Metropolis

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

LKPJ DITERIMA: Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi (tengah) menyerahkan dokumen persetujuan LKPJ kepada Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh usai rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, kemarin (3/5).

MATARAM-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mataram tahun anggaran 2018 mendapat catatan strategis. Rekomendasi itu diberikan Pansus DPRD Kota Mataram dalam rapat paripurna, kemarin (3/5).

Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi dan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram H Muhtar.

Dalam laporannya, juru bicara Pansus LKPJ H Nur M Ibrahim menyoroti capaian pelaksanaan program APBD Kota Mataram tahun anggaran 2018. Salah satunya terkait capaian marko ekonomi.

Pansus menilai, capaian makro ekonomi Kota Mataram mengalami penurunan di 2018. Jika di 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mencapai lebih dari 8 persen, tidak demikian di 2018.

”Pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 6,40 persen,” kata Nur.

Pansus melihat penurun ekonomi disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya bencana alam berupa gempa bumi. Musibah itu berdampak pada sektor ekonomi hingga membuat meningkatnya angka pengangguran terbuka.

Dari hasil pembahasan, Pansus DPRD Kota Mataram memberi catatan strategis. Mereka meminta Pemkot Mataram mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dalam sambutannya menyampaikan apresiasi untuk kinerja pansus LKPJ. Proses pembahasan yang dilakukan pansus bermuara pada diterimanya LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2018.

Mengenai catatan dan rekomendasi dari pansus, disebut Ahyar akan ditindaklanjuti eksekutif. ”Kami berkomitmen untuk tetap menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” kata Ahyar.

Khusus untuk rekomendasi peningkatan PAD, pemkot telah menyusun sejumlah langkah. Ahyar mengatakan, dirinya bersama seluruh kepada daerah di NTB telah menandatangani naskah perjanjian kerja sama dengan Bank NTB Syariah.

”Itu dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan daerah,” sebut dia.

Kemudian, guna menghindari hal yang tidak diinginkan di tengah upaya pengoptimalan pendapatan, Pemkot Mataram tetap mendapat pengawasan dari aparat penegak hukum. Tak terkecuali dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (dit/r5/adv)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi

Pemkot Senang Berwacana