Lombok Post
Metropolis

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

LKPJ DITERIMA: Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi (tengah) menyerahkan dokumen persetujuan LKPJ kepada Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh usai rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, kemarin (3/5).

MATARAM-Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mataram tahun anggaran 2018 mendapat catatan strategis. Rekomendasi itu diberikan Pansus DPRD Kota Mataram dalam rapat paripurna, kemarin (3/5).

Rapat paripurna dihadiri Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram H Didi Sumardi dan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram H Muhtar.

Dalam laporannya, juru bicara Pansus LKPJ H Nur M Ibrahim menyoroti capaian pelaksanaan program APBD Kota Mataram tahun anggaran 2018. Salah satunya terkait capaian marko ekonomi.

Pansus menilai, capaian makro ekonomi Kota Mataram mengalami penurunan di 2018. Jika di 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Mataram mencapai lebih dari 8 persen, tidak demikian di 2018.

”Pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 6,40 persen,” kata Nur.

Pansus melihat penurun ekonomi disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya bencana alam berupa gempa bumi. Musibah itu berdampak pada sektor ekonomi hingga membuat meningkatnya angka pengangguran terbuka.

Dari hasil pembahasan, Pansus DPRD Kota Mataram memberi catatan strategis. Mereka meminta Pemkot Mataram mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh dalam sambutannya menyampaikan apresiasi untuk kinerja pansus LKPJ. Proses pembahasan yang dilakukan pansus bermuara pada diterimanya LKPJ Wali Kota tahun anggaran 2018.

Mengenai catatan dan rekomendasi dari pansus, disebut Ahyar akan ditindaklanjuti eksekutif. ”Kami berkomitmen untuk tetap menindaklanjuti rekomendasi tersebut,” kata Ahyar.

Khusus untuk rekomendasi peningkatan PAD, pemkot telah menyusun sejumlah langkah. Ahyar mengatakan, dirinya bersama seluruh kepada daerah di NTB telah menandatangani naskah perjanjian kerja sama dengan Bank NTB Syariah.

”Itu dalam rangka mengoptimalisasi pendapatan daerah,” sebut dia.

Kemudian, guna menghindari hal yang tidak diinginkan di tengah upaya pengoptimalan pendapatan, Pemkot Mataram tetap mendapat pengawasan dari aparat penegak hukum. Tak terkecuali dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (dit/r5/adv)

Berita Lainnya

Festival Begasingan Buka Mentaram Berolahraga 2019

Redaksi Lombok Post

Polda Ajak Mahasiwa Tangkal Paham Radikal

Redaksi LombokPost

Bukit Nipah dan Padanan Terbakar

Redaksi LombokPost

NTB Gak Mau PNS Kerja di Rumah

Redaksi Lombok Post

Uang Korban Gempa Dicuri Mandor

Redaksi LombokPost

Kejuaraan Paralayang Nasional Diikuti 153 Peserta

Redaksi LombokPost

Melihat Persiapan Pemkot Menyambut HUT Kota Mataram Ke-26

Redaksi LombokPost

Korban TPPO Banyak Dijual ke Suriah

Redaksi LombokPost

Wajib Pakai Besi Kolom Sepuluh Mili

Redaksi LombokPost