Lombok Post
Metropolis

Ratusan Miliar Dana Gempa Salah Sasaran

TEMUAN: Ketua Harian Inspektorat Utama BNPB Tetty Saragih (tengah) memberikan arahan dalam rapat evaluasi penanganan gempa Lombok-Sumbawa, di Posko BNPB di Mataram, kemarin

MATARAM-Ratusan miliar dana bantuan korban gempa salah sasaran. Jumlah tersebut sudah menjadi temuan auditor BPKP dan telah disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Bantuan yang salah sasasran itu ditemukan merata di Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur, Sumbawa dan Sumbawa Barat.

“Ratusan miliar yang salah,” kata Ketua Harian Inspektorat Utama BNPB Tetty Saragih, usai rapat bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Korem 162/WB, dan koordinator aplikator dan fasilitator, di Mataram, kemarin (3/5).

Dia memastikan, temuan auditor BPKP tersebut telah sampai pada pihaknya. Tetty tidak merinci berapa persis bantuan yang salah sasaran di masing-masing daerah. Namun, dia mencontohkan di Kota Mataram saja, jumlahnya puluhan miliar. Belum termasuk daerah yang terdampak parah akibat gempa.

Dana bantuan gempa yang salah sasaran tersebut disebabkan karena banyak data korban gempa yang tidak valid. Di antaranya ada penerima yang namanya dobel. Termasuk juga jenis kerusakan rumah yang salah input.

Misalnya, rumah rusak ringan dimasukkan ke dalam data rumah rusak berat. Sebaliknya, rumah rusak berat dimasukkan sebagai rusak ringan. Akibatnya, nilai bantuan yang disalurkan pemerintah pun tidak sesuai. Misalnya, rumah rusak ringan yang harusnya mendapat bantuan Rp 10 juta, tetapi lantaran salah inpun masuk golongan rumah rusak berat mendapat bantuan Rp 50 juta. Pun demikian, rumah rusak berat yang harusnya mendapat bantuan Rp 50 juta, tapi karena diinput masuk golongan rumah rusak ringan, akhirnya hanya mendapat bantuan Rp 10 juta.

Tetty menegaskan, berbekal temuan auditor BKPP tersebut, tim BNPB pun telah turun mengecek langsung ke lapangan. Dan menemukan hal serupa. “Banyaknya data yang tidak valid membuat penyaluran dana bantuan tersendat,” kata Tetty.

Dana yang salah sasaran itu pun sudah terlanjur masuk ke rekening masyarakat yang tidak sesuai kriteria kerusakan rumah. Tapi Tetty memastikan anggaran tetap aman sebab sudah dikunci. Bantuan yang salah sasaran akan ditarik lagi untuk dipindahkan ke rekening yang berhak menrima.

Sehingga, sampai saat ini, pihak bank masih menahan penyaluran. Di antaranya karena nama penerima yang dobel. Bank menunggu kepastian data valid sebelum mencairkan bantuan tersebut. Diungkapkan Tetty, saat ini masih ada Rp 2 triliun dana siap pakai (DSP) yang ada di rekening masyarakat dan belum dicairkan bank ke rekening Kelompok Masyarakat.

Banyaknya dana bantuan yang salah sasaran juga menyebabkan BNPB belum menentukan nilai bantuan tahap ketiga yang akan disalurkan kepada para korban gempa. BNPB ingin data yang tidak valid dibersihkan terlebih dahulu oleh masing-masing kabupaten/kota dan provinsi. Sehingga, dari situ baru akan diketahui berapa sisa dana yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa. Sehingga bisa diajukan ke Kementerian Keuangan.

“Siapa tahu setelah valid, dari dana yang ada sudah cukup,” katanya. Saat ini, total sudah ada Rp 5,1 triliun dana yang sudah disalurkan pemerintah pusat ke NTB. Sebanyak Rp 2 triliun masih berada di bank belum digunakan.

Akui Kekeliruan

Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Pelaksana BPBD NTB H Mohammad Rum mengakui kalau ada kekeliruan input data kerusakan. Jumlahnya kata dia mencapai belasan ribu rumah. Kesalahan input tersebut menyebabkan distribusi anggaran bantuan pun ikut salah.

Dia menjelaskan, kesalahan input terjadi karena di awal-awal, situasi sedang genting karena gempa. Di sisi lain, anggota tim juga tidak kompeten. “Jadi jumlahnya ada belasan ribu, tapi sekarang sudah mendekati menjadi nol,” kata Rum.

Kesalahan-kesalahan tersebut terus diperbaiki. Direncanakan, validasi ulang akan tuntas tanggal 15 Mei mendatang. Ia pun mengaku sudah menginstruksikan BPBD kabupaten/kota yang daerah terdampak untuk memperbaiki data tersebut.

“Berapa riil yang dibutuhkan sebenarnya, itu pun harus by name by adress, agar tidak ada data yang tidak valid,” ujarnya.

Terkait kekurangan anggaran setelah validasi, Rum menjelaskan, sedang dilakukan penghitungan dengan cermat agar tidak lagi terjadi kesalahan penyaluran anggaran. Namun tidak bisa memastikan berapa jumlah permintaan tambahan kepada BNPB yang akan diajukan ke Kemenkeu.

Ia memuji yang dilakukan tim Kota Mataram, kelebihan anggaran yang diterima langsung dipakai menutupi kekurangan penerimaan korban lainnya.

Rum berjanji secepatnya menyelesaikan validasi tersebut, sehingga data lebih akurat. Serta tidak lagi menjadi temuan. Langkah selanjutnya mengusulkan anggaran untuk menambal kekurangan yang belum diterima korban.

“Kita cek yang di saldo yang masih mengendap, itu kita pakai tutupi. Nah, kekurangannya kita usulkan lagi,” katanya.

Ia menyebutkan, jumlah rumah yang sudah selesai dibangun saat ini mencapai 29.944 unit rumah. Proses perbaikan saat ini sudah lebih cepat dibandingkan sebelumnya. (ili/r6)

Berita Lainnya

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

Kedubes Prancis Kunjungi Poltekpar Lombok

Dapil Satu-Dua Milik Kepala Garuda

320 Jamaah Belum Lunasi BPIH

Korban Gempa Tarawih di Masjid Darurat

Caleg Gagal Malas Hadiri Rapat Paripurna

Pansus DPRD Terima LKPJ Wali Kota Tahun Anggaran 2018

Perjuangan Para Pahlawan Demokrasi Mewujudkan Pemilu Jujur dan Adil

Restoran Siap Saji Dapat Toleransi