Lombok Post
NTB

242,71 Km Jalan Rusak, 138 Jembatan Kritis

RUSAK PARAH: Kondisi jalan rusak parah di ruas jalan Batu Dulang, Kabupaten Sumbawa.

MATARAM-Tingkat kemantapan jalan sudah bagus. Namun belum semua  infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi bagus. Masih banyak yang rusak bahkan banyak jembatan yang kritis.

Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengungkapkan, Bumi Gora dengan luas wilayah 20.153,15 km persegi memiliki jalan provinsi 1.484,43 km. Di Pulau Lombok 528,26 km dan Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km.

Tingkat kemantapan jalan tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Masih terdapat 242,71 km jalan dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat 53 km, jalan kerikil 28,76 km, jalan tanah 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui 125,03 km.

 Selain itu juga, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. ”Kondisi ini harus kita perbaiki,” katanya dalam rapat paripurna penyampaian enam raperda prakarsa eksekutif, kemarin  (14/5).

Selain rusak dan belum terbangun, laju penurunan kondisi jalan cukup signifikan. Tahun lalu, laju penurunan kondisi jalan berada di kisaran 5-6 persen per tahun. Artinya, setiap tahun 62-75 km jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi jalan rusak.

Dengan kondisi itu, pemprov akan melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur dengan pola pembiayaan tahun jamak. Karena itu, Gubernur NTB mengajukan raperda tentang percepatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak.

Langkah itu sebelumnya juga telah dilakukan dalam tiga tahap, dari tahun 2011 hingga 2018. Hasilnya cukup maksimal meningkatkan kualitas jalan di NTB. ”Program percepatan berikutnya menitikberatkan pada terwujudnya konektivitas antar wilayah, khususnya di Pulau Sumbawa,” kata Gubernur Zul.

Anggaran perbaikan jalan akan lebih banyak dialokasikan ke Sumbawa. Tujuannya guna mengurangi disparitas tingkat layanan jalan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Sistem konektivitas itu diharapkan mendukung seluruh kegiatan ekonomi, pariwisata, pertanian, peternakan, dan perikanan. ”Juga kegiatan lainnya yang memiliki nilai investasi tinggi,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB H Azhar menambahkan, perbaikan jalan dengan pola tahun jamak ditargetkan selesai dalam tiga tahun ke depan, mulai 2020-2023. Total dana yang dibutuhkan sekitar Rp 1 triliun. ”Sebanyak 75 persen proyek perbaikan jalan di Pulau Sumbawa,”  katanya.

Jalan di Sumbawa lebih panjang tapi kemantapan jalannya masih kurang. Perbaikan jalan di Lombok tetap ada, namun dananya lebih banyak diambilkan dari APBN. Dana dari pusat akan cukup melimpah di Lombok dengan adanya proyek KEK Mandalika. Sehingga dana-dana dari APBD dialihkan ke Sumbawa.

 Langgar Perda RPJMD

Sementara Ketua Fraksi PDIP DPRD NTB H Ruslan Turmuzi menilai, proyek percepatan jalan tersebut tidak masuk dalam Perda RPJMD NTB. Dalam dokumen RPJMD tidak dicantumkan masalah kemantapan jalan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, pola tahun jamak disetujui karena sudah masuk dalam RPJMD. ”Artinya kita akan mengarah kepada pelanggran Perda RPJMD,” katanya.

Sehingga dia menilai Perda tersebut tidak layak dilanjutkan untuk dibahas. Meski dianggap penting, namun tidak sesuai RPJMD. (ili/r5)

Berita Lainnya

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Karantina Mataram Musnahkan Bibit Kubis Berbakteri Asal Amerika

Redaksi LombokPost

Warga Sekotong Harus Hati-hati! Ikan dan Beras Terindikasi Terpapar Merkuri

Redaksi LombokPost

Pemprov Masih Konsultasi

Redaksi LombokPost

Dewan Usulkan Bentuk Pansus

Redaksi LombokPost

Rastra untuk NTB Akan Dihapus

Redaksi LombokPost

AP Diminta Tidak Ngutang Terlalu Lama

Redaksi LombokPost

Awas, Dana Desa Rawan Dikorupsi!

Redaksi LombokPost

Emi Dapat Umrah Gratis

Redaksi LombokPost