Lombok Post
NTB

31 Pejabat Berpeluang Menjadi Suksesor Rosiady

H Faturrahman

MATARAM-Bila Sekda NTB H Rosiady Sayuti benar-benar berhenti dari jabatannya, 33 pejabat eselon IIA berpeluang menjadi suksesor. Mereka layak dari sisi syarat kepangkatan IV-D dan usia maksimal 58 tahun saat mendaftar.

Dari penelusuran Lombok Post, ada 17 pejabat golongan IV-D. Namun tiga di antaranya tidak mungkin karena usia di atas 58 tahun. Yakni Hj Hartina yang lahir 12 Maret 1960, H Imhal 1 April 1960, dan H Lalu Bayu Windia yang lahir 22 April 1961.

Sehingga tersisa 14 orang pejabat yang berpeluang yakni HL Syafi’i lahir 31 Desember 1961, HM Agus Patria 1 Agustus  1961, Hj Husnanidiaty Nurdin 3 Februari 1962, HL Gita Ariadi 1 Oktober 1965, H Ridwan Syah 26 Juli 1963. Kemudian H Iswandi lahir 31 Desember 1965, H Ibnu Salim 31 Desember 1968, Mahdi 23 April 1965, HM Suruji 6 Mei 1964, HM Husni 25 Agustus 1962. Juga Hj Budi Septiani 30 September 1961, Wedha Magma Ardhi 10 Agustus 1961, dr Nurhadini Eka Dewi 23 Juni 1963, dan Baiq Eva Nur Cahyaningsih 15 Mei 1962.

Tapi ke-14 pejabat itu belum bisa tenang, masih ada 18 pejabat eselon IIA dengan golongan IV-C yang juga dimungkinkan mendaftar. Meski syarat pangkat dasar IV-D tetapi bisa juga diangkat dari pejabat setingkat di bawah pangkat dasar yakni  IV-C.

Kepala OPD dengan golongan IV-C adalah H Fathurahman lahir 29 Juni 1968, HL Saswadi 28 Oktober 1961, Andi Pramaria 22 November 1961, H Husnul Fauzi 31 Desember 1964, HL Moh. Faozal 31 Desember 1966, Hj Putu Selly Andayani 15 September 1961, H Ashari 31 Desember 1966, H Manggaukang Raba 31 Desember 1966, H Azhar 2 Februasi 1962, dan Lalu Dirjaharta 11 Juli 1961.

Tujuh lainnya adalah H Swahip 21 April 1965, H Muhammad Rum 16 Maret 1966, H Rusman 20 Agustus 1962, L Hamdi  31 Desember 1966, Madani Mukarom 5 April 1963,
H Aminurrahman 17 September 1962, dan H Ahasanul Khalik yang lahir 31 Desember 1970.

Hanya Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman I Gusti Bangus Sugihartha pejabat golongan IV-C yang tidak bisa mendaftar karena usianya di atas 58 tahun. Dia lahir 21 Januari 1961. Dengan begitu, total pejabat golongan IV-C yang punya peluang menjadi sekda hanya 17 orang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, syarat menjadi sekda atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya antara lain, warga negara Indonesia, pendidikan paling rendah sarjana, memiliki kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural. Kemudian memiliki pengalaman jabatan dalam bidang terkait minimal tujuh tahun, pernah menduduki JPT pratama minimal dua tahun, memiliki rekam jejak baik, dan usia maksimal 58 tahun saat mendaftar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) H Fathurrahman menjelaskan, Sekda NTB H Rosiady Sayuti saat ini masih menjabat secara sah. Sehingga tidak ada perintah dari gubernur untuk membentuk panitia seleksi (pansel) atau menunjuk penjabat sementara. ”Pak sekda kan masih ada, jadi tidak ada arahan untuk pansel,” katanya.

Walau begitu dia mengakui, Sekda Rosiady sudah mengajukan surat pengembalian ke jabatan fungsional sebagai dosen Universitas Mataram. Tapi dia baru akan berhenti bila surat pemberhentian dari presiden terbit. ”Mengenai kapan (keluar surat persetujuan) saya tidak tahu,” katanya.

Batas usia pensiun seorang sekda atau JPT madya bukan 58 tahun, tetapi 60 tahun. Sekda Rosiady bisa menjabat sampai usia 60 tahun. Tetapi untuk kembali ke jabatan fungsional usianya tidak boleh lebih dari 58 tahun, sehingga dia memilih segera mengusulkan sebelum 8 Juni 2019. Jika melebihi 58 tahun, dia tidak bisa kembali sebagai dosen untuk mengajar.

Dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sekda diatur, gubernur menunjuk seorang penjabat bila sekda tidak mampu melaksanakan tugasnya, sekda diberhentikan dari jabatannya, atau sekda mengundurkan diri. Penjabat Sekda diangkat setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Jika karena seorang sekda berhalangan, masa jabatan seorang penjabat paling lama enam bulan. Tapi bila jabatan sekda kosong, masa jabatan penjabat hanya tiga bulan. Jika dalam tiga bulan posisi sekda kosong, menteri bisa menunjuk seorang penjabat. (ili/r5)

Berita Lainnya

Hindari PLTS, Jalur Bypass Dibelokkan

Cari Burung, Pemburu Temukan Tengkorak Manusia

Ombudsman Investigasi Pelayanan Pascagempa

NTB Andalkan Yuliana di Kejurnas Pencak Silat

Redaksi LombokPost

THR Telat, Lapor!

Pendaki Rinjani Hanya Diperbolehkan Sampai Pelawangan

Redaksi LombokPost

Pemprov NTB Siapkan Rp 59 Milliar untuk THR

Dua Jempol untuk Zohri

Butuh Rp 92 Miliar untuk Standar Internasional