Lombok Post
NTB

Banyak Aduan Penyelewengan Masuk NTB Care

Gede Putu Aryadi

MATARAM-Pengaduan masyarakat ke NTB Care meningkat. Dalam enam bulan, jumlah aduan yang masuk mencapai 618 laporan. Telah ditindaklanjuti 525 pengaduan, dan 34 aduan dalam proses penanganan. Tapi 59 aduan ditolak karena substansi pengaduan tidak jelas, mengandung unsur hoax, kebencian dan caci maki.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Gede Putu Aryadi menjelaskan, sekitar 10 persen atau 61 pengaduan yang masuk merupakan laporan dugaan pelanggaran hukum.  Seperti penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, dugaan gratifikasi, dan pungutan liar.

Dengan banyaknya aduan berdimensi hukum, Diskominfotik menambahkan fitur whistleblowing system (WBS). Kolom itu khusus melayanai laporan dugaan penyalahgunaan wewenang, korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar. Fitur itu tidak tersedia sebelumnya karena sifatnya umum. ”Semua laporan dugaan penyalahgunaan wewenang dimasukkan ke dalam fitur WBS,” jelasnya.

Penanganan laporan berdimensi hukum berbeda dengan laporan pengaduan layanan biasa. Dugaan pelanggaran hukum tidak boleh menampilkan identitas pelapor dan penanganannya tidak bisa langsung dipublikasikan. NTB Care akan meneruskan ke inspektorat dan aparat penegak hukum (APH) yang berwenang menangani.

Pengaduan pelayanan juga dipisah, ada yang sifatnya darurat dan tidak darurat. Untuk pengaduan darurat seperti sakit, kebakaran dilakukan penanganan secara cepat dan tuntas. Pemprov akan memanfaatkan seluruh jaringan kesehatan dari kader posyandu, dokter desa hingga rumah sakit. Juga bekerja sama dengan dinas sosial yang punya jaringan hingga PKH dan Tagana. ”Penanganannya cepat dan masif agar masyarakat cepat mendapat pertolongan,” katanya.

Pemprov sudah bekerja sama dengan kabupaten/kota, admin masing-masing daerah juga sudah ada. Mereka semua terhubung dalam satu sistem pelayanan. Jika aduan yang sifatnya masih ditunda seperti jalan rusak dan berlubang bisa ditangani melalui beberapa tahapan. ”Karena tidak bisa langsung,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menginginkan, NTB Care menjadi kanal pengaduan yang efektif dan mampu merespons setiap persoalan masyarakat. Dengan begitu kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, dia meminta kepala Diskominfotik yang baru membenahi sistem pelayanan itu. (ili/r5)

Berita Lainnya

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Karantina Mataram Musnahkan Bibit Kubis Berbakteri Asal Amerika

Redaksi LombokPost

Warga Sekotong Harus Hati-hati! Ikan dan Beras Terindikasi Terpapar Merkuri

Redaksi LombokPost

Pemprov Masih Konsultasi

Redaksi LombokPost

Dewan Usulkan Bentuk Pansus

Redaksi LombokPost

Rastra untuk NTB Akan Dihapus

Redaksi LombokPost

AP Diminta Tidak Ngutang Terlalu Lama

Redaksi LombokPost

Awas, Dana Desa Rawan Dikorupsi!

Redaksi LombokPost

Emi Dapat Umrah Gratis

Redaksi LombokPost