Lombok Post
Headline Metropolis

Korban Gempa Dikadali, BPBD Terima Laporan Bahan Rumah Korban Gempa Tak Sesuai Spek

RUMAH TAHAN GEMPA: Salah seorang warga di Pengempel Indah, Kota Mataram, memasang jaringan listrik di rumah barunya, kemarin (20/5).

MATARAM-Proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa di NTB tak henti dirundung masalah. Persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi rupanya tak hanya terkait proses pencairan dana saja yang lama belaka. Tapi juga diwarnai persoalan pemotongan bantuan, hingga bahan bangunan yang tidak sesuai spesifikasi seharusnya.

Laporan-laporan mengenai bahan bangunan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut pun terus masuk ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB. Banyak korban gempa yang menyadari bahwa bahan bangunan yang mereka terima tak sesuai spesifikasi.

Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahsanul Khalik mengungkapkan, dari laporan yang masuk ke pihaknya, untuk bahan bangunan yang tidak sesuai spesifikasi tersebut mulai dari pasir. Disebutkannya, ada rumah warga korban gempa yang dibangun menggunakan pasir kecokelatan. Itu menandakan banyaknya kandungan lumpur dalam pasir tersebut.

Selain itu, ada juga penggunaan batu pecah yang ukurannya terlalu besar. Ukuran tersebut tidak sesuai standar yang direkomendasikan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman NTB.

Begitu pula dengan rumah tahan gempa yang dibangun berbahan utama kayu. Kualitas kayu yang dipakai ada laporan tidak sesuai spesifikasi. Padahal, wajib mengacu pada standar dan spesifikasi yang ditentukan pemerintah.

Karena itu, Ahlasul Khalik pun memberi warning pada pihak-pihak yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa ini. Mulai dari Kelompok Masyarakat (Pokmas), fasilitator, aplikator dan organisasi perangkat daerah tekhnis, agar benar-benar memperhatikan kualitas bangunan.

Menurut Ahsanul Khalik, kualitas konstruksi menjadi hal utama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Baik masalah bagi masyarakat pemilik rumah, maupun para pelaksana di lapangan.

”Kualitas konstruksi rumah tahan gempa (RTG) jangan sampai tidak sesuai spesifikasi teknis dan gambar,” katanya memberi warning.

Spesifikasi bangunan mulai dari pondasi wajib dilaksanakan dengan tepat. Pondasi ini berupa kedalaman dan teknis pemasangan batu pondasi. Pembuatan pondasi tidak boleh menyalahi standar yang ditetapkan. Karena mempengaruhi keseluruhan kekuatan RTG yang dibangun.

Bagian yang sangat penting diperhatikan dalam pembangunan RTG adalah pembesian. Pembesian ini berupa kualitas dan akurasi pembuatan begel, pemsangan jarak antara begel pada tiang dan sloof. Juga sambungan besi antara tiang dan tiang ring balok. Pemasangannya tidak boleh sama sekali keluar dari standar yang ditetapkan. Bila standar diabaikan bisa dipastikan kualitas RTG akan menurun drastis.

”Jangan samapai saat terjadi gempa besar malah membahayakan penghuni rumah tersebut,” kata mantan Kadis Sosial itu.

Hal ketiga yang perlu diperhatikan adalah pengecoran beton. Pengecoran wajib memperhatikan kualitas campuran adukan beton. Bila pengecoran tidak sesuai standar akan muncul persoalan berupa adanya rongga atau pecah-pecah dalam coran. Juga harus diperhatikan tebal selimut beton serta kualitas material berupa pasir dan batu pecah yang dipakai dalam adukan beton.

Ahsanul menegaskan, Pemprov NTB tidak mau membangun RTG tapi malah menjadi rumah yang tidak tahan gempa. Untuk itu, Khalik mengajak semua pihak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan RTG.

Dalam rangka pengawasan, BPBD membuka layanan call center. Warga bisa langsung melaporkan bila ada penyimpangan. Baik melalui pesan singkat dan telpon. Call Center itu untuk menampung semua laporan yang selama ini kerap masuk ke nomor kepala BPBD langsung.

Di sisi lain, hingga tanggal 19 Mei, jumlah rumah korban gempa yang terbangun 104.422 unit rumah. Terdiri dari rumah yang sudah selesai 100 persen 38.812 unit rumah dan 65.610 unit dalam proses pembangunan. Sementara Pokmas yang terbentuk mencapai 8.667 kelompok dengan anggota 164.482 KK korban gempa.

Inspektorat Akan Audit

Terpisah, Inspektur NTB H Ibnu Salim mengatakan, Inspektorat bersama BPKP sejak awal melakukan pendampingan terhadap penggunaan dana-dana bantuan korban gempa. Mereka memberikan pedoman dan arahan bagaimana penggunaan dana hingga laporan pertanggungjawaban bantuan gempa.

”Ke depan kami akan melakukan audit, itu bentuk pengawasan kita,” kata Ibnu.

Audit akan dilakukan terhadap BPBD dan beberapa OPD selaku pihak yang bertanggungjawab atas penyaluran bantuan kepada korban gempa. Selama ini pendampingan terus dilakukan, misalnya masalah data penerima, mereka diminta mengecek dan memvalidasi kembali.

”Supaya jangan jadi temuan nanti,” katanya.

Khusus dugaan-dugaan permainan pencairan dana siap pakai (DSP), Inspektorat mengaku pihaknya sudah mendengar sejak lama dan beberapa kasus sudah diselesaikan. Data-data itu masih dikumpulkan. Kejaksaan dan kepolisian juga ikut melakukan pemantauan di lapangan.

”Dalam audit itu nanti pasti akan terungkap kalau memang ada seperti itu,” tandasnya. (ili/r6)

Berita Lainnya

Honda Luncurkan Skutik Casual Fashionable, Genio

Total 1.691 Warga NTB Digigit Anjing Gila

Redaksi LombokPost

Adik Gubernur Didorong Maju di Pilbup Sumbawa

Redaksi LombokPost

Cerita Agus Fahrul, Membawa Ratusan Anak Yatim Piatu Belanja Baju Lebaran

Redaksi LombokPost

Daging Impor Serbu Mataram

Redaksi LombokPost

CJH Meninggal Diganti Ahli Waris

Redaksi LombokPost

Pemkot Usulkan 300 Formasi CPNS

Redaksi LombokPost

Bisa Membangun, Tak Bisa Merawat!

Redaksi LombokPost

Dikira Gempa, Pembangunan Hotel PP Dikeluhkan Warga

Redaksi LombokPost