Lombok Post
Politika

Laporan Farouk Kedaluarsa

KOORDINASI: Itratip tengah menelpon salah satu karyawan untuk mengetahui perkembangan laporan Farouk, Rabu (22/5).

MATARAM-Caleg DPD RI Dapil NTB Prof H Farouk Muhammad melaporkan dua rival politiknya. Evi Apita Maya dan HL Suhaimi Ismy. Farouk menuduh keduanya menyerakan foto yang tidak sesuai ketentuan dalam PKPU RI no 21 tahun 2018.

Dalam aturan itu, syarat administrasi calon harus menyerahkan foto terbaru yang diambil maksimal enam bulan terakhir.

“Laporannya ternyata kedaluarsa,” kata Itratip, Komisioner Bawaslu NTB.

Saat pihak Farouk menyerahkan laporan, waktunya dinyatakan sudah melewati tujuh hari. Sejak berkas administrasi para calon DPD RI diserahkan pada KPU. Dalam peraturan Bawaslu no 7 tahun 2018, diatur dugaan pelanggaran administrasi paling lambat dilaporkan tujuh hari setelah berkas diserahkan.

Setelah itu bila tidak ada laporan atau temuan oleh Bawaslu, maka dianggap sesuai ketentuan.

“Tapi ini kan dilaporkan (bahkan) setelah mendekati rekapitulasi hasil,” ujarnya.

Dengan demikian, laporan tidak bisa ditindaklanjuti oleh Bawaslu NTB. Karena ketentuan yang telah membatasi waktu pelaporan, setiap dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

“Dengan kata lain syarat formilnya tidak terpenuhi,” imbuhnya.

Ia mempersilakan tim Farouk melanjutkan keberatannya pada Mahkamah Konstitusi (MK) jika itu telah direncanakan ditempuh. Terkait status laporan Farouk yang kedaluarsa, Itra mengatakan nantinya akan ada pengumuman melalui media-media Bawaslu mana saja laporan yang telah ditindaklanjuti dan kedalurasa.

“Nanti mungkin kita akan sampaikan juga pada timnya, sekalipun tidak ada keharusan,” kata Itra.

Ditambahkan Itra, tidak semua laporan pelanggaran administrasi yang tidak ditangani. Sebelumnya Bawaslu NTB telah menemukan ada tiga PNS dan satu perangkat desa yang akhirnya dicoret kepesertaanya dalam pemilu. Karena mereka terbukti masih dinyatakan aktif sebagai pegawai.

“Itu kami ketahui sebelum tujuh hari, tindakannya adalah menganulir kepesertaanya, semuanya berasal dari Lombok Tengah,” contohnya.

Di kesempatan berbeda, Komisioner KPU NTB Agus Hilman menuturkan lagi  saat para calon anggota DPD RI menyerahkan berkas syarat administrasi semua telah diparaf. Begitu juga saat suarat suara finalisasi untuk dicetak, juga telah dikonfirmasi pada calon terkait.

“Kita tidak tidak memforiensik apakah itu foto enam bulan terakhir atau tidak, ditanya saja apakah itu foto terbaru atau lama,” kata Hilman.

Selebihnya terkait keaslian foto enam bulan terakhir atau bukan, menjadi tanggung jawab calon. Sesuai dengan tanda tangan atau paraf yang telah dibubuhkan. Sedangkan, bagian sekretariat yang menerima foto, biasanya mencermati pakaian dan background.

“Apa ada logo atau tidak, kalau tidak ada logo berarti tidak ada masalah,” ulasnya.

Begitu halnya juga pada konten video, iklan, dan baliho peserta. Semua disaring oleh Bawaslu NTB. “Jadi kita hanya fasilitasi, konten ya dari peserta,” tandasnya.

Jika tim Farouk nantinya meneruskan persoalan ini ke MK, bagi KPU tidak jadi masalah. Tapi sepengetahuannya, MK hanya membahas tentang perselisihan hasil. (zad/r2)

Berita Lainnya

PDIP NTB Dukung Megawati

Redaksi LombokPost

Perang Sosmed Dimulai

Redaksi LombokPost

PAN Pasang BJS di Sumbawa

Redaksi LombokPost

Dukungan Makmur Semakin “Subur”

Redaksi LombokPost

Suami Wagub Belum Tertarik Kursi Bupati Di Pilkada Lombok Tengah 2020

Redaksi LombokPost

Mau Nyalon, Ini Empat Modal Wajib!

Redaksi LombokPost

Belum Menyerah, Rusni Incar Wali Kota

Redaksi LombokPost

Nasdem Dukung Najmul, Bila …

Redaksi LombokPost

Gagal ke DPR, Muazzim Lirik Pilbup Loteng

Redaksi LombokPost