Lombok Post
NTB

Ombudsman Investigasi Pelayanan Pascagempa

HARUS CERMAT: Sejumlah warga Desa Selat, Kecamatan Narmada saat membangun RISHA beberapa waktu lalu.

MATARAM-Ombudsman turun menginvestigasi pelayanan kesehatan bagi korban gempa. Mereka mendalami, apakah pelayanan yang diberikan pemerintah sesuai standar atau tidak. Ombudsman NTB pun meminta keterangan semua instansi terkait penanganan kebencanaan di kantor Gubernur NTB, kemarin (22/5).

Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman NTB Muhammad Rasyid Ridho menjelaskan, investigasi tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri. Mereka fokus mengorek informasi tentang penanganan kesehatan daerah kebencanaan. Investigasi itu serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Ombudsman mengambil sampel di beberapa daerah seperti Banten, Palu, dan NTB.

Investigasi tersebut bertujuan untuk menggali pelayanan yang diberikan pemerintah. Apakah sudah sesuai dengan standar dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. ”Tapi kami lebih spesifik menggali masalah kesehatan, karena itu menjadi titik penting,” katanya.

Mereka ingin memotret bagaimana penanganan korban saat kejadian, baik yang rawat inap maupun rawat jalan. Ombudsman akan menilai, apakah pelayanan di lapangan sudah akomodatif atau tidak dengan PP tersebut. Investigasi menurutnya tidak melulu soal penyelewengan dana, tetapi khusus soal pelayanan.

Ombudsman menemukan, pelayanan kesehatan terkendala karena pemerintah tidak punya anggaran khusus untuk membiayai kebutuhan penanganan kesehatan. Kemudian pencairan dana untuk penanganan juga lambat. Semua itu adalah kendala-kendala yang akan disampaikan ke pusat sebagai bahan perbaikan. ”Supaya proses penanganan bisa dipercepat,” katanya.

Ombudsman belum membuat kesimpulan apapun, sebab mereka baru turun. Setelah pemprov, mereka akan melanjutkan ke Pemda Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Timur.

Dalam pertemuan itu, Kepala Biro Organisasi Setda NTB H Yusron Hadi menjelaskan, beberapa organisasi pemerintah yang terlibat dalam penanganan gempa. Mulai dari BPBD, RSUD, Tim SAR, BPJS dan lembaga lainnya.

Menurutnya, hampir semua lembaga tersebut berfungsi dengan baik selama penanganan korban gempa. Seperti BPBD, tim SAR yang membantu evakuasi korban, hingga perawatan korban luka-luka oleh rumah sakit. ”Organisasi kelembagaan sudah cukup, tinggal memperbaiki kekurangan dalam penanganan di lapangan,” katanya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pengelolaan Dana Transfer Jadi Tantangan

Redaksi LombokPost

Tenaga Kesehatan Harus Punya STR

Redaksi LombokPost

Investor Sekaroh Kena Tegur

Redaksi LombokPost

Pemprov Dorong Advokasi Maksimal

Redaksi LombokPost

Illegal Logging Hantui Tambora

Redaksi LombokPost

Benahi Fasilitas Objek Wisata !

Redaksi LombokPost

Pemprov Jamin Anggaran Berkualitas

Redaksi LombokPost

NTB Didorong Masuk CoST Internasional

Redaksi LombokPost

IKPI Mataram Gelar Seminar Pajak Internasional

Redaksi LombokPost