Lombok Post
NTB

Pemprov Ancam Putus Kontrak Investor

Hj Sitti Rohmi Djalilah

MATARAM-Semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) wajib ditindaklanjuti. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah memerintahkan semua OPD menuntaskan temuan-temuan BPK yang jadi kerugian daerah. Bila uangnya ada di rekanan, harus ditagih sampai dapat. ”Semua akan kita tindaklanjuti sesuai waktu yang ditentukan,” kata Rohmi, usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK kepada Kota Mataram, kemarin (24/5).

Dia mengaku sudah mengantongi data-data temuan OPD dan persoalannya. Total nilai temua BPK yang belum kembali mencapai Rp 3,8 miliar, tersebar di beberapa OPD sejak 2016. Antara lain, temuan tahun 2016 di Sekretariat DPRD sebesar Rp 309,9 juta, Dinas Pariwisata Rp 182,7 juta. Tahun 2017 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Rp 657,4 juta dan RSJ Mutiara Sukma Rp 110,8 juta.

Kemudian temuan tahun 2018 tersebar di enam OPD yakni Dinas Perdagangan Rp 118,8 juta; Dinas PUPR NTB Rp 911,8 juta; Dinas Dikbud Rp 997,1 juta; BPBD Rp 339,5 juta; RSJ Mutiara Sukma Rp 152,2 juta; dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rp  43 juta.

Rohmi meminta semua OPD tersebut menyelesaikan temuan sehingga tidak ada lagi yang tersisa. Bila uang tersebut ada di pihak ketiga, maka komunikasi harus dibangun agar mereka mau mengembalikan uang negara.

Meski masih banyak temuan dalam laporan keuangan, namun dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) itu menunjukkan, laporan keuangan sudah akuntabel. Artinya, bisa diterpatanggungjawabakan dari sisi sistem akuntansi.

Baginya, zero temuan tidak mungkin. Namun yang penting kemauan pemerintah daerah menuju ke zero temuan. Karenanya, dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan yang baik. ”Tidak ada daerah yang zero temuan,” katanya.

Benahi Pengelolaan Aset

Tidak hanya temuan kerugian daerah, masalah aset juga menjadi catatan penting untuk dibenahi. Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) NTB H Zainul Islam menjelaskan, khusus aset di Gili Trawangan, pemprov akan memanggil PT GTI yang mengelola aset tersebut.

Mereka akan menilai ulang legalitas perjanjian kerja sama yang dianggap sudah tidak sesuai lagi perkembangan zaman. Keputusan akan dirumuskan bersama tim pakar hukum. Ia tidak mau langkah yang diambil tidak melanggar ketentuan. ”Apakah akan kita putus perjanjian itu atau diberi ruang untuk memperbaiki diri,” katanya.

Pengelolaan aset Gili Trawangan menjadi temuan BPK karena nilai aset mencapai Rp 2 miliar, tapi kontribusinya sangat kecil. Masa perjanjian kerja sama pengelolaan aset di Gili Trawangan mencapai 70 tahun. Dalam perundang-undangan terbaru maksimal 25 tahun kemudian diperpanjang kembali.

Luas lahan pemprov di Gili Trawangan mencapai 75 hektare, tapi 10 hektare dikelola masyarakat. Sehingga hanya 65 hektare dikelola PT GTI. Kontribusi mereka hanya Rp 30 juta setahun. Aset itu juga sudah cukup lama tidak dikelola dengan baik oleh PT GTI, sehingga pemprov merasa perlu mencari investor baru untuk mengelolanya.

Sementara aset di Pasar Seni Senggigi dan lapangan Golf Golong, Narmada Lombok Barat masih ada kemungkinan dilanjutkan kerja samanya. Tim pengkaji investasi akan melakukan kajian. Bila mereka mau dengan tawaran kerja sama yang baru maka bisa dilanjutkan. ”Sebab masih berlaku masa kerja sama, kita cari investor juga tidak mudah,” katanya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pengelolaan Dana Transfer Jadi Tantangan

Redaksi LombokPost

Tenaga Kesehatan Harus Punya STR

Redaksi LombokPost

Investor Sekaroh Kena Tegur

Redaksi LombokPost

Pemprov Dorong Advokasi Maksimal

Redaksi LombokPost

Illegal Logging Hantui Tambora

Redaksi LombokPost

Benahi Fasilitas Objek Wisata !

Redaksi LombokPost

Pemprov Jamin Anggaran Berkualitas

Redaksi LombokPost

NTB Didorong Masuk CoST Internasional

Redaksi LombokPost

IKPI Mataram Gelar Seminar Pajak Internasional

Redaksi LombokPost