Lombok Post
Tanjung

Dewan Berharap Pengajuan Draf RAPBD Perubahan Dipercepat

H Burhan M Nur

TANJUNG-Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) RAPBD Perubahan tampaknya akan berjalan maraton. Hal ini menyusul sisa masa jabatan DPRD aktif periode 2015-2019 akan berakhir pada bulan Juli mendatang.

Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) H Burhan M Nur mengungkapkan, pembahasan KUA PPAS RAPBD Perubahan hingga menjadi APBD Perubahan akan dipercepat sebelum berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode saat ini. Karenanya ia berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan draf KUA PPAS lebih cepat.

“Kami berpikir pembahasan RAPBD Perubahan bisa diselesaikan oleh DPRD saat ini,” katanya, kemarin (11/6).

 Sekretaris DPC Partai Demokrat KLU ini menilai, pembahasan RAPBDP oleh anggota dewan yang lama, lebih efektif, ketimbang jika diserahkan kepada anggota dewan baru. Alasannya pelantikan anggota dewan yang baru bakal dilangsungkan pada awal Agustus. Namun masa kerja aktif anggota dewan baru itu masih akan menyesuaikan.

Setidaknya, anggota dewan periode 2019 – 2024 masih memerlukan instrumen pendukung sebelum bekerja. Seperti membuat tata tertib DPRD. Selain itu, anggota dewan baru juga masih harus mengikuti bintek, membentuk alat kelengkapan DPRD dan sebagainya.

“Karenanya kami berharap, draf pembahasan KUA PPAS APBD murni 2019 segera diajukan, sehingga pembahasannya bisa dilakukan paralel dengan APBD Perubahan 2018,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bappeda Kabupaten KLU Herianto berjanji pembahasan KUA PPAS APBDP 2018 akan lebih cepat dilakukan. Pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan OPD terkait materi KUA PPAS dari OPD.

“Sejak hari pertama masuk kerja setelah Lebaran, kita sudah lakukan rapat dan mulai input data KUA PPAS. Hari kedua, kembali kami lakukan rapat TAPD fokus pada pembahasan hasil audit BPK sebagai acuan penyusunan KUA,” ujar Herianto, di ruang kerjanya.

Herianto menilai, cepat tidaknya pengajuan draf bergantung dari seberapa cepatnya rumusan atau usulan program OPD masuk ke TAPD. Bappeda sudah memberikan rambu-rambu mengangkut item belanja apa saja yang harus dirasionalisasi. (fer/r4)

Berita Lainnya

Pemekaran Kecamatan Belum Mendesak

Redaksi LombokPost

Seleksi JPTP, Sekda Tekankan Transparansi

Redaksi LombokPost

Data Penerima Jadup Ditarget Rampung 17 Juni

Redaksi LombokPost

Lebaran Topat, ASN Tidak Diberi Dispensasi

Redaksi LombokPost

2.400 PJU Panel Surya Segera Dipasang

Redaksi LombokPost

Sejumlah Jembatan Segera Dibangun

Redaksi LombokPost

Pemdes Tidak Boleh Arahkan Pokmas

Redaksi LombokPost

Lebaran Topat Dipusatkan di Pantai Sira

Redaksi LombokPost

Pemkab KLU Bentuk Tim Pengawas ASN

Redaksi LombokPost