Lombok Post
NTB

Dinsos Data Ulang Penyandang Disabilitas

Hj Wismaningsih Drajadiah

MATARAM-Pemprov NTB membantah dianggap setengah hati menangani kaum disabilitas. Bantuan tetap diberikan, baik dalam bentuk uang, pelatihan keterampilan hingga bantuan peralatan. ”Kalau setengah hati, tentu kami tidak akan melakukan (pemberian bantuan),” kata Kepala Dinas Sosial NTB Hj Wismaningsih Drajadiah, kemarin (12/6).

 Menurutnya, jika masih ada penyandang disabilitas belum menerima bantuan, itu disebabkan mereka belum masuk data penerima. Karena itu, saat ini mereka mendata ulang kaum disabilitas. Data itu akan menentukan siapa yang berhak menerima dan tidak. ”Tim sedang mendata kembali siapa saja yang akan diberikan,” ujarnya.

Pemerintah tidak ingin sembarangan memberikan bantuan. Mereka harus tahu kondisi kaum difabel terlebih dahulu. Didata apa apa yang menjadi kebutuhan, baru kemudian bantuan disalurkan. Sehingga bantuan yang diberikan benar-benar dipakai. Seperti kursi roda, tongkat, dan lainnya. Bantuan itu rutin diberikan setiap tahun.

 Bila pemerintah setengah hati, dinas sosial tidak akan mendata. Bantuan diberikan kepada siapa saja yang datang meminta tanpa mendata dan memahami kebutuhannya. Tapi karena ingin bantuan tepat sasaran, harus dipastikan calon penerima manfaat adalah orang yang berhak. ”Pendataan melibatkan pemerintah desa karena dia tahun kondisi warganya,” kata Wismaningsih.

 Banyak kaum difabel yang tidak terurus sama sekali keluarganya karena tidak mampu. Karena itu, saat ini dinsos tengah mengusulkan dibentuknya Balai Sosial Penyandang Disabilitas NTB. Balai itu menjadi wadah bagi kaum disabilitas untuk melatih bakat dan minat mereka. Dengan balai itu, pemerintah mengambil alih untuk merawat dan membimbing mereka, termasuk hak pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya.

 Ketua Lombok Disability Center NTB Lalu Wisnu Pradipta mengharapkan, bentuan benar-benar diberikan pemerintah. Ia ingin semua kaum disabilitas mendapat bantuan uang tanpa terkecuali. Paling penting adalah bantuan uang bagi mereka yang tidak mampu bekerja. Meski hanya Rp 300 ribu sebulan, namun itu sangat berarti. ”Kami ingin bantuan yang dulu diberikan lagi,” katanya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pengelolaan Dana Transfer Jadi Tantangan

Redaksi LombokPost

Tenaga Kesehatan Harus Punya STR

Redaksi LombokPost

Investor Sekaroh Kena Tegur

Redaksi LombokPost

Pemprov Dorong Advokasi Maksimal

Redaksi LombokPost

Illegal Logging Hantui Tambora

Redaksi LombokPost

Benahi Fasilitas Objek Wisata !

Redaksi LombokPost

Pemprov Jamin Anggaran Berkualitas

Redaksi LombokPost

NTB Didorong Masuk CoST Internasional

Redaksi LombokPost

IKPI Mataram Gelar Seminar Pajak Internasional

Redaksi LombokPost