Lombok Post
NTB

Pemprov Akan Cari Sumber Lain untuk Tutupi Kekurangan Dana Percepatan Jalan

BUTUH AKSES JALAN: Salah seorang warga di Pulau Bungin, Sumbawa turun ke pantai. Warga di pulau terpadat di dunia itu membutuhkan akses jalan yang memadai. Jika menempuh jalur darat, warga harus melalui jalan sempit dan rusak parah.

MATARAM-Usulan Rp 1 triliun ditolak dewan. Untuk itu, Gubernur NTB H Zulkieflimansyah akan cari sumber lain untuk membiayai perbaikan jalan di Pulau Sumbawa. Dia memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB H Azhar mencari peluang di pusat. Dana-dana yang memungkinkan ditarik ke daerah dilobi agar diarahkan ke NTB.

”Sudah dibiayai Rp 750 miliar dari APBD ya alhamdulillah, Rp 250 miliar cari dari yang lain dong,” kata Zul, kemarin (12/6).

Dia tidak kecewa dana percepatan jalan yang dikerjakan dengan pola tahun jamak kurang dari yang diusulkan. Pemprov usulkan Rp 1 triliun namun yang disetujui hanya Rp 750 miliar. Baginya, masih banyak sumber dana yang bisa dipakai untuk menutupi kekurangan.

Terlebih pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih terhadap NTB. Untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika saja, pusat mengucurkan dana Rp 1,5 triliun. Itu untuk membangun bypass dari bandara ke KEK Mandalika. Artinya, peluang-peluang pendanaan di pusat terbuka lebar bila daerah proaktif mencarinya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR NTB H Azhar menyanggupi perintah gubernur. Ia menjelaskan, perbaikan jalan dengan pola tahun jamak sangat penting untuk percepatan. Bila dilakukan dengan pola tahun jamak yang disertai peraturan daerah (perda), maka pembangunan akan lebih cepat.

Dengan pola tahun jamak, pembangunan fisik jalan akan lebih cepat, sebab tender hanya dilakukan sekali dalam tiga tahun. Jika dikerjakan dengan pola biasa, pembangunan memakan waktu lama. Setiap tahun harus dibahas ulang di dewan dan memakan waktu.

Menurutnya, jumlah Rp 1 triliun tidak besar jika dibandingkan total APBD NTB yang mencapai Rp 5 triliun dalam setahun. ”Satu triliun itu untuk tiga tahun bukan setahun,” jelasnya.

Terkait tudingan pola tahun jamak rentan korupsi, kolusi dan nepotisme, Azhar membantah. Kalau selama ini hanya beberapa kontraktor yang menang tender, itu karena mereka lebih siap dan memenuhi syarat. Tidak semua kontraktor punya peralatan yang sama.

Azhar menekankan, perbaikan jalan di Pulau Sumbawa sangat mendesak dilakukan. Sebab tingkat kemantapannya masih kurang. Masih banyak yang rusak bahkan banyak jembatan yang kritis.

Provinsi NTB dengan luas wilayah 20.153,15 km persegi memiliki jalan provinsi 1.484,43 km. Di Pulau Lombok 528,26 km dan Pulau Sumbawa sepanjang 956,27 km. Tingkat kemantapan jalan tahun 2018 sebesar 83,65 persen. Masih terdapat 242,71 km jalan dalam kondisi tidak mantap. Terdiri atas jalan aspal rusak berat 53 km, jalan kerikil 28,76 km, jalan tanah 35,92 km serta jalan yang belum bisa dilalui 125,03 km.

 Selain itu juga, masih terdapat 138 unit jembatan dengan total panjang 4.371 meter yang berada dalam kondisi kritis dan belum terbangun. ”Kondisi ini harus kita perbaiki,” katanya.

Selain rusak dan belum terbangun, laju penurunan kondisi jalan cukup signifikan. Tahun lalu, laju penurunan kondisi jalan berada di kisaran 5-6 persen per tahun. Artinya setiap tahun 62-75 km jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi jalan rusak. Karena itu program percepatan pembangunan infrastruktur dengan pola pembiayaan tahun jamak dianggap sangat penting. (ili/r5)

Berita Lainnya

Pengelolaan Dana Transfer Jadi Tantangan

Redaksi LombokPost

Tenaga Kesehatan Harus Punya STR

Redaksi LombokPost

Investor Sekaroh Kena Tegur

Redaksi LombokPost

Pemprov Dorong Advokasi Maksimal

Redaksi LombokPost

Illegal Logging Hantui Tambora

Redaksi LombokPost

Benahi Fasilitas Objek Wisata !

Redaksi LombokPost

Pemprov Jamin Anggaran Berkualitas

Redaksi LombokPost

NTB Didorong Masuk CoST Internasional

Redaksi LombokPost

IKPI Mataram Gelar Seminar Pajak Internasional

Redaksi LombokPost