Lombok Post
Giri Menang

Pemkab Kaji Pengelolaan Pantai Tanjung Bias

SEDANG HITZ: Sejumlah warga saat berkunjung di kawasan Pantai Tanjung Bias belum lama ini.

GIRI MENANG-Belum adanya rekomendasi dari Pemkab Lombok Barat (Lobar) terkait pengelolaan kawasan Pantai Tanjung Bias di Desa Senteluk mendapat protes dari pemerintah desa. Pemkab diminta turun untuk melihat langsung pengelolaan pantai ini menjadi pusat wisata kuliner.

Sekda Lobar HM Taufik maupun pihak Dinas PUPR mengaku akan mencari jalan keluar atas protes Kades. Sekda mengaku akan melakukan koordinasi internal membahas persoalan ini dengan OPD terkait. “Saya koordinasikan dulu,” jelasnya singkat usai menghadiri acara Lebaran Topat di kawasan Pantai Duduk belum lama ini.

Sementara Kepala Dinas PUPR Lobar Made Arthadana menjelaskan, pengelolaan pantai menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun pemda Lobar bisa koordinasi antara pemerintah pusat dan desa. Tidak menutup kemungkinan pengelolaannya bisa dikerjasamakan. “Fungsi koordinasi perlu dioptimalkan. Sehingga ada sinergitas dengan pemerintah desa dalam bentuk kerja sama. Mungkin, nanti dokumen kerja samanya dilihat,” jelas Made.

Sebelumnya, Kepala Desa Senteluk Fuad Abdul Rahman mengaku hingga saat ini pemerintah Desa Senteluk belum rekomendasi dari Pemkab Lobar. Terkait pengelolaan kawasan wisata kuliner Pantai Tanjung Bias.

“Dinas PUPR Lobar belum memberikan rekomendasi. Kami sudah bersurat, hasil peninjauan PUPR lahan tempat warung makan berdiri ini dianggap sebagai tanah Negara yang masuk kawasan sempadan pantai,” ungkap Fuad kepada Lombok Post.

Ini menjadi alasan Pemda Lobar belum merekomendasikan pengelolaannya. Ini pun berdampak pada belum bisa dijalankannya Peraturan Desa (Perdes) yang telah dibentuk. Kaitannya dengan penarikan retribusi dari sejumlah warung yang beroperasi di kawasan Wisata Kuliner Pantai Tanjung Bias.

Padahal, Pemdes Senteluk sudah menggelontorkan anggaran mencapai Rp 110 juta untuk penataan kawasan pantai ini. Agar bisa seperti saat ini. Dari pantai yang semua ditumpuki sampah menjadi kawasan wisata kuliner dengan deretan warung semi permanen yang cukup berkelas. “PUPR mengaku berkoordinasi dengan Pak Sekda, mereka tidak memberikan rekomendasi. Cobalah turun sekali coba lihat bagaimana kawasan wisata kuliner kami di sini. Ini kan untuk masyarakat juga dan pariwisata,” keluh Fuad.

Menariknya, meski Pemkab Lobar belum memberikan rekomendasi pengelolaan Pantai Tanjung Bias, justru pemerintah Desa Senteluk mendapat dukungan dari pemerintah provinsi. Pemdes Senteluk mendapatkan kucuran bantuan dana sekitar Rp 100 juta dari Pemprov NTB untuk pengelolaan BUMDes yang telah dicanangkan sebagai desa wisata.

“Alhamdulillah kita dapat bantuan dari pemerintah provinsi Rp 100 juta untuk pengembangan BUMDes,” aku Fuad.

Selain Desa Senteluk, ada juga delapan desa lain yang ada di Lobar mendapatkan bantuan. Diantaranya yakni Desa Lingsar, Desa Dopang, Desa Sekotong Tengah, Desa Lelede, Desa Desa Taman Ayu, Desa Mareje Timur, Desa Karang Bayan dan Desa Bajur. (ton/r8)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi!

Redaksi LombokPost

Satu Sapi dan Tiga Kambing Tak Layak Sembelih

Redaksi LombokPost

Senggigi Butuh Jualan Baru!

Redaksi LombokPost

Farin Langsung Bidik Kursi Bupati

Redaksi LombokPost

Aparat Diminta Usut Perjalanan Dinas Dewan Lobar

Redaksi LombokPost

Rp 595 Juta Kerugian Negara Belum Kembali!

Redaksi LombokPost

Dermaga Rusak, Antrean Truk Mengular

Redaksi LombokPost

Tegur Sudah, Segel Sudah, Bongkarnya Tunggu Apalagi?

Redaksi LombokPost

Pedagang Ingin Kembali ke Pasar Lama Gunungsari

Redaksi LombokPost