Lombok Post
Giri Menang

Lahan Bendungan Meninting Habiskan Rp 196 M

LOKASI BENDUNGAN: Inilah sungai yang akan dijadikan lokasi pembangunan Bendungan Meninting.

GIRI MENANG-Tim appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik Rizki Djunaedy dan Rekan asal Pontianak sudah menuntaskan penilaian harga pembebasan lahan Bendungan Meninting. Hasil penilaian telah diekspos atau disampaikan kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Barat (Lobar).

“Untuk biaya pebebasan lahan seluas 84,88 hektare total nilai sekitar 196,346 miliar. Luas bidang tanah yang dimiliki pemiliknya ada 382 bidang tanah di tiga desa,” jelas Kepala Bidang Perencanaan, Pemanfaat dan Pengadaan BPKAD Lobar Kartono Hartoyo, kemarin (18/6).

Jumlah ini lebih rendah dari anggaran yang disiapkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan sekitar Rp 200,35 miliar. Informasi awal, luas area lahan milik masyarakat yang akan dibebaskan sekitar 90 hektare. Namun setelah tim apraisal turun, jumlahnya juga berkurang menjadi 84,84 hektare.

“Karena mereka kan mengukur ulang menggunakan teknologi. Lahan yang miring bisa diukur lebih detail,” jelasnya.

Setelah nilai pembebasan lahan ini diekspos, nantinya itu akan diserahkan Pemkab Lobar ke ketua pelaksana pengadaan tanah yakni Kepala Kantor Wilayah BPN NTB. Baru kemudian Kepala BPN NTB menetapkan hasil penilaian tersebut untuk dikembalikan kepada BWS Nusa Tenggara I selaku pengguna.

“BWS juga nanti akan memohonkan hasil penilaian itu untuk di-review oleh BPKP. Baru hasil review itu dikirim ke LMAN (untuk pembayaran),” jelasnya.

Proses ini diakui Kartono memang cukup panjang karena mengedepankan unsur kehati-hatian. Untuk mencegah adanya kerugian Negara. BPKP mengecek terlebih dulu apakah tim appraisal menaksir harga terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Ditanya berapa nilai rata-rata per are untuk harga lahan milik warga, Kartono mengatakan hal itu tidak dirinci. Karena masing-masing bidang tanah memiliki harga yang berbeda. “Misalnya harga tanah lahan pemukiman tentu berbeda dengan perkebunan dan persawahan. Termasuk juga lokasinya,”urainya.

Setelah ini, nantinya pemerintah juga akan menggelar musyawarah sosialisasi dengan warga pemilik lahan. Rencananya itu akan dilaksanakan tanggal 15 Juli. “Baru pembayaran lahan kemungkinan akan dilakukan 29 Juli,” jelas Kartono.

Terpisah, salah seorang warga Desa Dasan Geria Taufiqurrahman juga mengaku sudah menerima informasi nilai penaksiran harga lahan dari tim appraisal. Namun ia menuggu pemerintah secara resmi turun melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Karena hanya sebagian yang diundang kemarin,” akunya.

Mewakili warga, ia hanya berharap lahan segera dibayar dan masyarakat bisa direlokasi ke lahan pemukiman yang baru. Termasuk penerbitan sertifikat lahan tersebut. (ton/r3)

Berita Lainnya

Korban Gempa Tagih Janji Jokowi!

Redaksi LombokPost

Satu Sapi dan Tiga Kambing Tak Layak Sembelih

Redaksi LombokPost

Senggigi Butuh Jualan Baru!

Redaksi LombokPost

Farin Langsung Bidik Kursi Bupati

Redaksi LombokPost

Aparat Diminta Usut Perjalanan Dinas Dewan Lobar

Redaksi LombokPost

Rp 595 Juta Kerugian Negara Belum Kembali!

Redaksi LombokPost

Dermaga Rusak, Antrean Truk Mengular

Redaksi LombokPost

Tegur Sudah, Segel Sudah, Bongkarnya Tunggu Apalagi?

Redaksi LombokPost

Pedagang Ingin Kembali ke Pasar Lama Gunungsari

Redaksi LombokPost