Lombok Post
NTB

Inspektorat Warning Kepala OPD

H Ibnu Salim

MATARAM-Inspektorat NTB kembali mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka harus segera menyelesaikan temuan-temuan kerugian daerah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB tahun 2018.

”Kami terus mengingatkan entitas untuk menuntaskan temuan kerugian itu,” tegas Inspektur NTB H Ibnu Salim pada Lombok Post, kemarin (19/6).

Menurutnya, sebagian sudah ada yang menyelesaikan dengan menyetor kembali ke kas daerah. Sisanya, harus dituntaskan sebelum mencapai batas waktu 60 hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK diserahkan 23 Mei lalu.  Bila dalam 60 hari sudah ada komitmen pengembalian tertulis, maka sudah cukup. Tinggal dilakukan penangihan selanjutnya.

Dalam laporan keuangan 2016 hingga 2018, BPK menemukan ketidakpatuhan pengelolaan keuangan terhadap perundang-undangan senilai Rp 7,7  miliar lebih. Sudah dilakukan pengembalian Rp 3,5 miliar lebih hingga 20 Mei lalu. Masih ada sisa temuan Rp 3,8 miliar lebih yang belum dikembalikan ke kas daerah.

Temuan itu tersebar di beberapa OPD, untuk laporan tahun 2016 ada dua OPD yakni Sekretariat DPRD NTB sebesar Rp 309,9 juta dan Dinas Pariwisata NTB Rp 182,7 juta. Kemudian pada laporan keuangan 2017 tersebar di dua OPD juga yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB  Rp 657,4 juta dan RSJ Mutiara Sukma Rp 110,8 juta.

Kemudian dalam laporan keuangan 2018, temuan tersebar di enam OPD yakni Dinas Perdagangan Rp 118,8 juta; Dinas PUPR Rp 911,8 juta; Dinas Dikbud Rp  997,1 juta; BPBD Rp 339,5 juta; RSJ Mutiara Sukma Rp 152,2 juta; dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rp 43 juta. ”Sekarang semua sedang proses menindaklanjuti,” kata Ibnu.

Terhadap aset-aset DPRD seperti mobil dinas, dia meminta Sekretaris DPRD NTB segera melakukan penataan terhadap pengelolaan aset. Terutama mobil dinas yang masih dipakai mantan pimpinan dewan. ”Sesuai rekomendasi BPK,” katanya.

Guna mengoptimalkan penagihan, inspektorat juga akan segera menggelar sidang Tim Majelis Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Sidang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Rencananya akhir Juni ini akan digelar sidang yang kedua kali.

Sebelumya, Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB menyeroti beberapa temuan BPK NTB. Antara lain, tiga rekomendasi pengembalian senilai Rp 2,2 miliar. Terdiri dari belanja bansos pada Dinas Perdagangan NTB yang tidak sesuai ketentuan Rp 118,8 juta. Kekurangan volume 12 paket pekerjaan pada empat OPD senilai Rp 2, 1 miliar, dan pemanfaatan aset tetap peralatan mesin pada sekretariat DPRD yang tidak tertib.

”Masih terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas laporan keuangan Pemprov,” kata Anggota Banggar DPRD NTB H Humaidi.

Dari semua catatan-catatan itu, banggar menyarankan kepada gubernur segera menindaklanjuti semua rekomendasi BPK. Mengingatkan ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) lebih cermat dalam memverifikasi rancangan belanja dan usulan anggaran OPD. ”Kami juga memeinta agar OPD yang menangani bansos tetap patuh pada aturan,” imbuhnya. (ili/r5)

Berita Lainnya

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Karantina Mataram Musnahkan Bibit Kubis Berbakteri Asal Amerika

Redaksi LombokPost

Warga Sekotong Harus Hati-hati! Ikan dan Beras Terindikasi Terpapar Merkuri

Redaksi LombokPost

Pemprov Masih Konsultasi

Redaksi LombokPost

Dewan Usulkan Bentuk Pansus

Redaksi LombokPost

Rastra untuk NTB Akan Dihapus

Redaksi LombokPost

AP Diminta Tidak Ngutang Terlalu Lama

Redaksi LombokPost

Awas, Dana Desa Rawan Dikorupsi!

Redaksi LombokPost

Emi Dapat Umrah Gratis

Redaksi LombokPost