Lombok Post
NTB

Nunggak, Pemilik Kendaraan Bisa Dipidana

BAYAR PAJAK: Seorang warga Kota Mataram terlihat sedang membayar PKB melalui pelayanan Samsat Keliling di depan Kantor Bappenda NTB, kemarin (18/6).

MATARAM-Bappenda NTB menargetkan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada APBD murni tahun ini sebesar Rp 403,1 miliar. Namun, berdasarkan data sampai 17 Juni, PKB baru terealisasi 43 persen atau Rp 227 miliar.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bappenda NTB Muhammad Husni mengatakan, belum meningkatnya realisasi pajak dari PKB karena dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu yang paling berdampak adalah cuti bersama Lebaran. “Karena ada 10 hari libur bersama di sana, otomatis kantor berhenti operasional sementara,” terangnya.

Kondisi itu jelas saja berdampak pada penurunan realisasi PKB. Sebab, Bappenda NTB menargetkan PKB per triwulan sebesar 25 persen atau Rp 175 miliar. Dalam sehari kata Husni, rata-rata ada 2 ribu kendaraan yang membayar PKB. Angkanya bisa menyentuh Rp 1,4 miliar. Sehingga bulan ini pihaknya giat menargetkan bahkan meningkatkan realisasi pajak PKB. “Kami targetnya kalau bisa surplus Rp 2 miliar,” jelas Husni.

Langkah yang dilakukan Bappenda NTB sejauh ini adalah optimalisasi pelayanan, akses, door to door, memaksimalkan juru sita pajak, operasi gabungan hingga teguran keras. Bahkan upaya lain yang lebih tegas, Bappenda NTB mencoba menerapkan sanksi berat.

Husni menyebut, berdasarkan regulasi saat ini, pemilik yang menunggak pembayaran PKB selama dua hingga tiga tahun, kendaraan miliknya akan disita. Namun, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penahanan kepada objek atau pemilik kendaraan. Ini dilakukan agar yang belum membayar pajak atau belum melakukan daftar ulang bisa terdorong menunaikan kewajibannya.

“Kalau penahanan surat menyurat tidak efektif untuk membuat jera para pemilik kendaraan, maka kita akan upayakan untuk penahanan pada objek,” jelas

Jumlah kendaraan bermotor baik itu roda dua dan empat yang tervalidasi di data Bappenda mencapai 1,4 juta unit. Dari jumlah itu, roda empat 19 persen dan sisanya roda dua. Jumlah itulah yang akan dimaksimalkan. Apalagi pada target PKB pada APBD Perubahan, diproyeksikan meningkat sebesar Rp 4,5 miliar. “Dari Rp 403,1 miliar bisa menjadi Rp 407,6 miliar,” tandasnya. (yun/r5)

Berita Lainnya

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Karantina Mataram Musnahkan Bibit Kubis Berbakteri Asal Amerika

Redaksi LombokPost

Warga Sekotong Harus Hati-hati! Ikan dan Beras Terindikasi Terpapar Merkuri

Redaksi LombokPost

Pemprov Masih Konsultasi

Redaksi LombokPost

Dewan Usulkan Bentuk Pansus

Redaksi LombokPost

Rastra untuk NTB Akan Dihapus

Redaksi LombokPost

AP Diminta Tidak Ngutang Terlalu Lama

Redaksi LombokPost

Awas, Dana Desa Rawan Dikorupsi!

Redaksi LombokPost

Emi Dapat Umrah Gratis

Redaksi LombokPost