Lombok Post
NTB

Tarif Menara Telekomunikasi Dikeluhkan

H Ruslan Abdul Gani

MATARAM-Besarnya tarif menara telekomunikasi yang diterapkan sejumlah daerah diprotes pengusaha. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) melayangkan surat kepada Gubernur NTB. Mereka meminta tarif retribusi menara telekomunikasi tidak melanggar aturan.

Direktur Eksekutif ATSI Sutrisman dalam suratnya kepada gubernur NTB menjelaskan, anggota penyelenggara telekomunikasi yang bergabung dalam ATSI adalah Hutchsion Tri Indonesia, Indosat, Sampoerna Telekom, Smartfren, Telkom, Telkomsel, dan XL Axiata. Mereka sama-sama mempertanyakan penerapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang mahal di NTB.

Sutrisman menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu retribusi yang dipungut adalah retribusi pengendalian menara telekomunikasi (RPMT). Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46 Tahun 2014, perhitungan RPMT tidak lagi 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP). Tapi mengacu pada biaya riil yang yang dikeluarkan pemda untuk penyelenggaraan pengawasan.

Aturan lebih detail tertuang dalam Surat Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Nomor S-209 tahun 2016. Di mana nilai RPMT per menara per tahun antara Rp 2 juta sampai Rp 3 juta. ”Harusnya pemda kabupaten/kota menyesuaikan dengan putusan MK itu,” kata Sutrisman dalam suratnya kepada Gubernur NTB.

Di NTB ada empat kabupaten masih menerapkan RPMT tinggi yakni Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Sumbawa Barat. Pemda memungut retribusi berdasarkan perda masing-masing.

Seperti Perda Lombok Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Jasa Umum. Perda Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum. Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jasa Umum, dan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. ”Terhadap tagihan beberapa kabupaten, kami telah melayangkan keberatan tertulis kepada bupati,” katanya.

Tapi keberatan tersebut ditolak pemda, karena itu anggota ATSI belum bersedia melakukan pembayaran RPMT. Menurutnya, jika persoalan itu tidak diatasi, akan muncul beberapa persoalan ke depan. Di antaranya, tidak ada kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha. Terganggunya investasi bidang penyelenggara telekomunikasi.

”Dampak lainnya, biaya ekonomi tinggi. Sementara pemerintah mengharapkan sinyal telekomunikasi mencakup seluruh daerah pedesaan,” tegasnya.

Para pengusaha meminta bantuan kepada gubernur NTB untuk menengahi masalah tersebut. Kemudian mendesak perda-perda tersebut direvisi untuk disesuaikan dengan putusan MK.

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Gede Putu Aryadi menjelaskan, surat tersebut akan segera ditindaklanjuti gubernur NTB. Persoalan itu berkaitan erat dengan upaya pemprov menghilangkan lokasi blank spot di NTB. Saat ini ada 207 titik di NTB yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setda NTB H Ruslan Abdul Gani menjelaskan, jika pengusaha keberatan atas perda, mereka bisa menggugat ke Mahkamah Agung (MA). ”Silakan keberatan ke MA jika peraturan daerah bertentangan dengan aturan lebih tinggi,” katanya, saat ditemui di ruang kerjanya, kemarin (19/6).

Dijelaskan, sebuah perda disahkan melalui proses panjang. Mulai dari pembahasan di daerah, penyesuaian dengan aturan di atasnya. Sebuah aturan pasti merujuk pada aturan di atasnya. Kemudian dievaluasi dari kementerian.

Kalau masih ada yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi, pihaknya akan meninjau kembali. Mungkin itu bagian dari kecolongan.  ”Kami akan cek kembali di mana letak masalahnya.”

Bila sebuah perda terbit sebelum adabaturan baru, maka itu tetap berlaku sampai dilakukan penyesuaian dan dihapus. Artinya, sepanjang perda belum dibatalkan tetap berlaku tarif yang lama. ”Kalau perda yang belum melakukan perubahan, kami minta pemda merevisi,” katanya.

Tapi terkait persoalan itu, pemprov tetap bekomunikasi dengan pengusaha, khususnya Telkomsel. Mereka sudah menjadwalkan pertemuan bulan Juli mendatang dengan semua operator. Poinnya akan membahas keputusan MK tersebut. (ili/r5)

Berita Lainnya

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Karantina Mataram Musnahkan Bibit Kubis Berbakteri Asal Amerika

Redaksi LombokPost

Warga Sekotong Harus Hati-hati! Ikan dan Beras Terindikasi Terpapar Merkuri

Redaksi LombokPost

Pemprov Masih Konsultasi

Redaksi LombokPost

Dewan Usulkan Bentuk Pansus

Redaksi LombokPost

Rastra untuk NTB Akan Dihapus

Redaksi LombokPost

AP Diminta Tidak Ngutang Terlalu Lama

Redaksi LombokPost

Awas, Dana Desa Rawan Dikorupsi!

Redaksi LombokPost

Emi Dapat Umrah Gratis

Redaksi LombokPost