Lombok Post
Politika

Dukungan Makmur Semakin “Subur”

KERJA TELITI : HL Makmur Said meneliti satu-persatu dukungan KTP yang ia terima dari warga ke Posko MIM, Senin (24/6).

MATARAM-Posko Mataram Ingin Makmur (MIM) hingga kemarin, telah berhasil mengumpulkan 6.800 lebih dukungan KTP untuk HL Makmur Said. Ini berarti lebih dari sepertiga syarat dukungan minimal untuk maju telah berhasil dikumpulkan.

Ketua Posko MIM Husni Fahri menyebut jumlah dukungan ini di luar ekspektasi timnya. Sejak posko dibuka, aliran dukungan KTP ke posko yang beralamat di jalan Ade Irma Suryani, Monjok terus diramaikan para simpatisan Makmur yang ingin melihat dirinya maju lewat jalur independen.

“Ada yang datang ke sini (Posko) ada yang juga diterima relawan di setiap kecamatan,” tutur Husni.

Hanya saja, Husni mengaku poskonya tidak mau percaya begitu saja dengan bertumpuk-tumpuk dukungan KTP yang diterima. Toh, lanjutnya proses Pilwalkot 2020 masih panjang waktunya. Sehingga, jeda waktu yang ada dimanfaatkan untuk memverifikasi dukungan langsung ke warga.

“Jadi setiap lembar KTP yang kami terima, tidak sekedar kami terima begitu saja, tapi kami datangi langsung warganya serta memastikan apa mereka benar-benar mendukung Pak Makmur atau tidak,” terangnya.

Husni mengatakan, kerja tim di balik Posko MIM memang berbeda dengan kebanyakan tim pemenangan independen lainnya. Mereka ingin mendengar langsung dari pemilik KTP, terkait kebenaran dukungan KTP yang dititipkan melalui relawan.

“Iya banyak seperti itu (calo dukungan KTP) mereka jual KTP orang, padahal pemilik KTP tidak tahu, KTPnya disalahgunakan,” bebernya.

Itulah alasan mengapa Tim yang bekerja di balik MIM kata Husni mendatangi langsung warga. Menanyakan tentang kebenaran dukungan KTP pada pemilik yang tertera sesuai alamat.

“Kami tidak mau, dukungan itu nantinya malah jadi masalah saat diverifikasi KPU,” lanjutnya.

Selain mencari kebenaran tentang dukungan yang KTP yang bertumpuk-tumpuk itu. Husni mengatakan, verifikasi ini juga bertujuan untuk memetakan dukungan suara bagi Makmur. Tim tidak ingin bekerja di bawah bayang-bayang keraguan, akan keabsahan KTP yang diterima dari relawan atau tokoh tertentu.

“Jadi kita tahu, berapa sih sebenarnya yang setuju Pak Makmur jadi Wali Kota, kalau nantinya sampai tiba masa pendaftaran kami berhasil kumpulkan 30 ribu KTP saja, paling tidak kami telah yakin ada 30 ribu orang yang memilih beliau,” urainya.

Hal ini lanjut Husni, berbeda dengan jalur partai. Sekalipun secara sistem, partai memiliki struktur organisasi yang siap bekerja. Tetapi angka dukungan warga belum nyata terlihat. Sampai setelah pencoblosan dilakukan.

“Dengan datang langsung, mendengar pengakuan dari pemilik KTP, paling tidak kita mengetahui jumlah riil yang kita dapat sebelum pencoblosan, warga juga senang melihat kami datang bertatap muka langsung,” ungkapnya.

Husni mengatakan, timnya ingin memulai era baru dalam hal dukungan calon independen. Validasi dan akuntabilitas laporan dikelola secara profesional dan teliti. “Percuma dukungan banyak, kalau ternyata banyak yang fiktif,” cetusnya.

Dari 6.800 lebih KTP yang berhasil dikumpulkan Posko MIM, uniknya sebagian besar ternyata dari kalangan milenial dan anak muda. Husni merasa dukungan mereka seperti angin segar sekaligus energi bagi kekuatan kampanye Makmur saat maju nanti.

“Ada juga (klasifikasi) dukungan Emak-Emak, itu kita lihat sangat banyak, ini menambah rasa percaya diri tim yang bekerja,” ulasnya.

Sementara itu, terkait beberapa analisa yang menilai jalur independen sulit menang di pilkada Kota Mataram. Hal ini didasari karena kuatnya polarisasi partai-partai. Husni menanggapi santai dan tak mau terlalu ambil pusing sehingga dapat menganggu kerja timnya.

“Saya tidak mengatakan analisa itu salah ya, tapi tentu hasil akhirlah yang menentukan,” ujarnya.

Karena itulah timnya, tidak ingin menerima dukungan KTP fiktif. Dengan maksud untuk memetakan kualitas dan kuantitas dukungan warga kota pada figur Makmur.

Sementara itu, Pengamat Politik dari UIN Mataram Agus MS, di atas kertas menilai majunya Makmur lewat jalur independen memang menarik. Sekaligus jalan baru dalam catatan demokrasi di Kota Mataram.

Makmur dinilai kurang dalam menanamkan figuritasnya di publik. “Tetapi seharusnya di sombolik birokrasi, seharusnya Makmur telah menanamkan loyalitasnya pada pegawai dan pejabat pemkot,” kata Agus.

Keuntungan ini bisa digunakan Makmur untuk mendapatkan energi baru dari internal pemkot yang tidak suka dengan kempempimpinan Mohan. Tetapi minimnya popularitas dia di publik bisa terus ditingkatkan di rentang waktu jelang Pilwalkot 2020.

“Tapi saya tidak tahu, apakah selama menjadi Sekda pak Makmur pernah punya rencana menjadi calon Wali Kota atau tidak dan disampaikan pada pejabatnya kala itu, jika pernah maka tentu dia juga pernah menanam benih sumber daya politik,” analisanya. (zad/r2)

Berita Lainnya

Gonjang Ganjing Partai Beringin

Redaksi Lombok Post

HRF : Smart City itu Kunci!

Redaksi Lombok Post

Empat Tahun, Bisa Balik Modal Nggak?

Redaksi Lombok Post

Djohan Incar Syarif

Redaksi LombokPost

PKS Buka Peluang Bentuk Poros Sendiri

Redaksi LombokPost

Ismul atau Jafri, Mana Lebih Sakti?

Redaksi Lombok Post

Jalan Suhaili Menyambung Dinasti

Redaksi Lombok Post

Protes Warga Tak Mempan, Dewan Siap Paparkan Hasil Kunker

Redaksi Lombok Post

Ali: Dinda Seharusnya Tak Tenang

Redaksi LombokPost