Lombok Post
NTB

Investor Sekaroh Kena Tegur

Syamsyuddin

MATARAM-Pemprov NTB menegur investor di hutan Sekaroh, Lombok Timur. Penyebabnya, para investor tidak kunjung memulai pembangunan. Padahal izin sudah dikantongi sejak lama.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Syamsuddin mengatakan, pemprov sudah dua kali melayangkan surat teguran kepada PT Eco Solutions Lombok (ESL). Termasuk beberapa investor di sana. Mereka diminta segera beraktivitas, memulai pembangunan sesuai izin yang diberikan.

”Kalau tiga kali teguran tidak direspons mungkin kami akan rekomendasikan untuk dicabut (izinnya),” tegas Syamsuddin, yang ditemui di kantor gubernur NTB, kemarin (24/6).

Tapi pencabutan izin dilakukan Kementerian LHK, bukan pemprov. Pemda hanya memberikan rekomendasi. Sampai saat ini pihaknya tidak tahu persis alasan investor menunda pembangunan. ”Kami akan panggil dulu, mungkin dia punya kenda-kendala,” katanya.

Selain PT ESL, ada beberapa perusahaan yang punya izin di kawasan hutan Sekaroh. Seperti PT Temada Pumas Abadi. Hingga saat ini belum aktivitas pembangunan di lahan-lahan yang mereka kuasai.

Secara menyeluruh izin-izin yang ada di kawasan hutan akan dievaluasi. Termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP). Apakah izin-izin sudah sesuai ketentuan atau tidak. Terkait 11 IUP yang mencaplok lahan hutan seluas 35 ribu hektare (ha), Dinas LHK NTB belum mendapat laporan resmi. ”Kami harus pelajari dulu kasusnya,” ujar Syamsuddin.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB H Muhammad Husni menjelaskan, meski mengantongi IUP, perusahaan-perusahan itu tidak bisa langsung menambang di dalam kawasan hutan. Ketika hendak menambang di dalam hutan, mereka harus memiliki IPPKH. Metode penambangan yang diperbolehkan hanya bawah tanah. ”Sebenarnya bukan tidak boleh, tapi harus melalui izin,” katanya singkat. (ili/r5)

Berita Lainnya

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Karantina Mataram Musnahkan Bibit Kubis Berbakteri Asal Amerika

Redaksi LombokPost

Warga Sekotong Harus Hati-hati! Ikan dan Beras Terindikasi Terpapar Merkuri

Redaksi LombokPost

Pemprov Masih Konsultasi

Redaksi LombokPost

Dewan Usulkan Bentuk Pansus

Redaksi LombokPost

Rastra untuk NTB Akan Dihapus

Redaksi LombokPost

AP Diminta Tidak Ngutang Terlalu Lama

Redaksi LombokPost

Awas, Dana Desa Rawan Dikorupsi!

Redaksi LombokPost

Emi Dapat Umrah Gratis

Redaksi LombokPost