Lombok Post
NTB

Pemprov Dorong Advokasi Maksimal

HM Agus Patria

MATARAM-Meski diduga tenaga kerja non prosedural, Pemprov NTB mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengoptimalkan upaya advokasi. Bagaimana pun mereka tetap warga negara yang punya hak sama. Bila perlu, dibuat tim investigasi untuk menelusuri fakta-fakta atas kejadian itu.

”Kalau ada hak-hak yang diatur oleh hukum di sana, bisa diterima keluarga pekerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB HM Agus Patria, pada Lombok Post, kemarin (24/6).

Akhir pekan lalu, Kemenlu merilis empat WNI meninggal akibat kebakaran di Arab Saudi. Mereka diduga merupakan WNI yang sudah melebihi izin tinggal (overstay). Dua di antaranya dipastikan merupakan warga NTB.

Meski diduga kuat berangkat non prosedural, pemprov tidak mau cepat percaya. Mereka ingin memastikan status para Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu. Baru setelah itu mereka bisa mengambil sikap. ”Dalam kasus ini kami harus lihat langsung dokumennya dulu,” ujarnya.

Hingga kemarin, Disnakertrans NTB terus berkoordinasi dengan BP3TKI Mataram. Mereka ingin mendapatkan informasi lengkap tentang para PMI. Bila memang ada pemberitahuan resmi mereka non prosedural, pemprov akan menerima. Sudah jadi risiko hukum yang diterima PMI. Mereka tidak akan mendapatkan hak apa-apa. ”Tapi kalau (resmi), tolong diperjuangkan,” tegas mantan Asisten I Setda NTB itu.

Menurutnya, bisa saja mereka berkerja secara resmi, dan berangkat jauh sebelum moratorium. Meski kemungkinannya kecil, namun upaya maksimal pemerintah pusat harus dilakukan. Itu sebagai bentuk perlindungan negara terhadap para pahlawan devisa.

Apalagi mereka bekerja di rumah tangga, harus dicarikan peluang hukum agar korban mendapatkan keadilan. Mungkin saja ada aturan di Arab Saudi yang mengatur hak-hak pekerja. Pemilik rumah harus bertanggungjawab atas kejadian itu. ”Kalau ada, mungkin ada hak-hak yang bisa diterima keluarga korban,” katanya.

Di sisi lain, menurut Agus, kasus tersebut bisa menjadi pelajaran. Ketika bekerja secara non prosedural, risikonya sangat tinggi. Karena itu, mereka harusnya bekerja melalui jalur resmi yang disiapkan pemerintah. Hingga saat ini, Indonesia masih memoratorium pengiriman PMI informal ke Timur Tengah.

Agus menduga, masih ada upaya dari sindikat menyelupkan WNI sebagai pekerja non prosedural di Timur Tengah. Dari salah seorang pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TTPO) yang ditangkap Polri, beberapa waktu lalu. Satu orang saja mengaku memberangkatkan ribuan orang. ”Dari data pengakuan pelaku, banyak sekali TKI kita bekerja secara illegal di sana,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Mataram Yohanes A Selan mengatakan, dari empat WNI yang meninggal dalam kasus kebakaran, baru dua yang dipastikan asal NTB. Mereka sudah mengkonfirmasi keluarga korban. Meski ada informasi keempatnya dari NTB, dia tidak berani membenarkan. ”Kalau yang sudah sudah dikonfirmasi Kemenlu baru dua asal NTB,” katanya.

Dua korban yang teridentifikasi dari Lombok Tengah adalah Ida Rohayani, 37 tahun asal Desa Gerintok, Kecamatan Renteng, dan Kaini, 32 tahun asal Desa Wakul, Kecamatan Praya. Upaya advokasi para PMI di luar negeri menjadi urusan Kemenlu. Mereka sifatnya hanya berkoordinasi. Memastikan informasi yang didapatkan benar atau tidak. ”Kami mengurus yang di dalam negeri saja,” katanya.

Yohanes juga menduga para PMI berangkat secara non prosedural. Namun belum ada konfirmasi resmi dari Kemenlu kepada BP3TKI Mataram. Mereka juga masih menunggu. Sebagian besar informasi didapatkannya dari pemberitaan media. “Kami sama-sama menunggu,” katanya. (ili)

Berita Lainnya

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Karantina Mataram Musnahkan Bibit Kubis Berbakteri Asal Amerika

Redaksi LombokPost

Warga Sekotong Harus Hati-hati! Ikan dan Beras Terindikasi Terpapar Merkuri

Redaksi LombokPost

Pemprov Masih Konsultasi

Redaksi LombokPost

Dewan Usulkan Bentuk Pansus

Redaksi LombokPost

Rastra untuk NTB Akan Dihapus

Redaksi LombokPost

AP Diminta Tidak Ngutang Terlalu Lama

Redaksi LombokPost

Awas, Dana Desa Rawan Dikorupsi!

Redaksi LombokPost

Emi Dapat Umrah Gratis

Redaksi LombokPost