Lombok Post
NTB

Pengelolaan Dana Transfer Jadi Tantangan

BAHAS ANGGARAN: Penjabat Sekda NTB H Iswandi memimpin rapat internal membahas APBDP 2019 dan RAPBD 2020 bersama seluruh kepala OPD di ruang rapat utama Kantor Gubernur NTB, kemarin (24/6).

MATARAM-Pemprov NTB sedang berpacu dengan waktu. Karena harus menyusun Rencana APBDP 2019 dan APBD 2020. Salah satu yang menjadi kendala ada defisit anggaran. Selain itu, aturan dari pemerintah pusat dalam mengelola dana transfer.

Kepala Bidang Anggaran BPAKD NTB Nursalim memaparkan salah satu permasalahan krusial yang dihadapi pemprov dalam penyusunan APBD 2020 adalah dana-dana yang bersifat persentase. “Rupanya ini menjadi tantangan yang cukup berat buat kita,” ujarnya.

Pemerintah pusat telah menentukan besaran persentase dalam penggunaan anggaran yang berasal dari dana transfer. Seperti anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20 persen, fungsi kesehatan 20 persen, pajak rokok 50 persen. Belum lagi dana yang dialokasikan untuk infrastruktur dan yang lainnya.

“Kemungkinan ini akan menjadi permasalahan kita dalam penyusunan APBD 2020 memang agak berat,” kata Nursalim.

Terlebih lagi, kondisi fiskal yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). NTB hanya mampu memenuhi kemandirian anggaran sebesar 36 persen saja. Sedangkan sisanya berasal dari dana transfer pemerintah pusat. “Belum lagi perda percepatan jalan yang harus kita anggarkan pada 2020,” keluhnya.

Untuk itu, kata dia dalam rangka menganggarkan pagu-pagu RPJMD, harus berkorelasi dengan besaran persentase yang sudah ditentukan tersebut. Apabila tidak, maka Kementerian Keuangan dan Kemendagri akan memberikan sanksi. “Bagaimana ini bisa distimulasikan agar kita bisa atur dalam APBD 2020,” tandasnya.

Ketua TAPD sekaligus Penjabat Sekda NTB H Iswandi menegaskan, aturan pemerintah pusat yang mulai menerapkan besaran persentase itu dalam rangka penggunaan dana transfer, tetap akan dijadikan pedoman dan acuan. Karena itu, ia meminta kepada seluruh OPD, segera memastikan besaran anggaran yang dialokasikan untuk semua program yang akan dilaksanakan.

Selain itu, di luar kewajiban pemprov menjalankan aturan pemerintah pusat, namun ada juga yang ditentukan aturan lain seperti perda bagi hasil. “Perda mengatur kewajiban kita (pemprov) ke kabupaten kota, nah ini juga perlu menjadi pedoman kita bersama dan harus menjadi pertimbangan,” jelasnya

Mengenai defisit anggaran yang terus menghantui pemprov, Iswandi berjanji akan menerapkan rasionalisasi anggaran pada seluruh OPD. Yakni, mengupayakan pelampauan pendapatan dan pengendalian penggunaan anggaran. Untuk memastikan semua program yang dianggarkan akan lebih efektif. Karena, pendapatan yang bersumber dari retribusi pada 2018 masih jauh dari harapan, bahkan tidak mencapai target. “Makanya kita perlu dukungan semua pihak dalam mengatasi persoalan ini,” pungkasnya.

Sementara, Plt Kepala BPKAD NTB H Zainul Islam menjelaskan, agar anggaran lebih terarah, pihaknya akan menata kembali berbagai macam program seluruh OPD. Saat disinggung soal defisit anggaran yang terus terjadi, ia enggan memakai istilah tersebut. “Misalnya belanja DAK, harus disesuaikan dengan pengunaannya, nah itu masih ada yang masuk ke belanja-belanja rutin, itu yang nanti kita perbaiki,” tegasnya. (yun/r5)

Berita Lainnya

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Karantina Mataram Musnahkan Bibit Kubis Berbakteri Asal Amerika

Redaksi LombokPost

Warga Sekotong Harus Hati-hati! Ikan dan Beras Terindikasi Terpapar Merkuri

Redaksi LombokPost

Pemprov Masih Konsultasi

Redaksi LombokPost

Dewan Usulkan Bentuk Pansus

Redaksi LombokPost

Rastra untuk NTB Akan Dihapus

Redaksi LombokPost

AP Diminta Tidak Ngutang Terlalu Lama

Redaksi LombokPost

Awas, Dana Desa Rawan Dikorupsi!

Redaksi LombokPost

Emi Dapat Umrah Gratis

Redaksi LombokPost