Lombok Post
Politika

Perang Sosmed Dimulai

Umar Achmad Seth

MATARAM-Bawaslu NTB bersiap-siap menatap pilkada 2020 di tujuh kabupaten/kota se-NTB. Perannya mengawasi jalannya proses demokrasi, menentukan lancar tidaknya pesta lima tahunan itu digelar nantinya.

Berkaca dari pemilu 2019 kemarin Umar Achmad Seth, Komisioner Bawaslu NTB Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga mengatakan kerja pihaknya belakangan jadi ekstra. Sejak masifnya penggunaan media sosial oleh masyarakat.

“Tidak hanya black campaign yang berupa hoax saya rasa, tapi ada negatif campaign yang perlu jadi perhatian kita bersama,” kata Umar.

Catatan perjalanan demokrasi baik di daerah dan di nasional meninggalkan banyak jejak dan bukti. Media sosial saat ini jadi alat ampuh alat propaganda dan agitasi. Mereka yang menyeberkan konten hoax, hingga negatif campaign tidak hanya bekerja secara individual.

Bahkan belakangan dikenal istilah buzzer hanya untuk menjatuhkan persepsi publik pada tokoh atau figur lain.

“Semoga masyarakat kita semakin dewasa dalam menyikapi berbagai informasi yang menyebar di media sosial,” harapnya.

Umar mengamati, perang terhadap konten hoax jauh lebih baik di media sosial. Munculnya akun-akun terkait secara aktif memberi klarifikasi, membuat peredaran hoax lebih terkendali.

“Kalau haox atau black campaign kita langsung kerja sama sama kemenkominfo untuk take down akun tersebut,” ujarnya.

Tetapi akun yang menyebarkan negatif campign dinilai tidak melanggar aturan. Sebab data yang disampaikan fakta, namun merugikan bagi calon yang disampikan fakta tentang dirinya.

“Contoh ada calon mantan napi dan memang benar dia pernah jadi nara pidana, kalau ini disampaikan ke publik tentu akan memantik reaksi dari calon itu,” contohnya.

Reaksi pun beragam. Tapi yang dikhwatirkan jika negatif campign dilakukan secara masif sehingga meruntuhkan citra calon yang serang. Akibatnya dapat memancing ketidakharmonisan hingga memicu terjadinya keributan.

“Potensi ini ada di pilkada kita dan patut untuk kita saling waspadai, sebab berbahaya juga bagi kemanan dan ketertiban pemilu,” ulasnya.

Ia mendorong agar kampanye para simpatisan dan calon lebih berbobot di media sosial. Dengan memamerkan ide dan gagasan pembangunannya. Daripada sibuk menyerang calon lain dengan mengungkapkan catatan buruknya.

“Itu sebetunya yang juga kita antisipasi sekarang dengan meningkatkan lagi kesadaran masyarakat dan mengingatkan konsekwensi bila itu dilakukan saat kampanye,” ulasnya.

Negatif Campaign lanjutnya bukan pelanggaran. Tetapi ibarat racun, jika tidak dibatasi maka berpotensi mengacaukan demokrasi. Bawaslu, saat ini terus berusaha agar dalam pemilu nanti, ada moral politik yang baik dalam mencari dukungan.

“Kita bekerja pada sektor itu (di Bawaslu),” tutupnya. (zad)

Berita Lainnya

Gonjang Ganjing Partai Beringin

Redaksi Lombok Post

HRF : Smart City itu Kunci!

Redaksi Lombok Post

Empat Tahun, Bisa Balik Modal Nggak?

Redaksi Lombok Post

Djohan Incar Syarif

Redaksi LombokPost

PKS Buka Peluang Bentuk Poros Sendiri

Redaksi LombokPost

Ismul atau Jafri, Mana Lebih Sakti?

Redaksi Lombok Post

Jalan Suhaili Menyambung Dinasti

Redaksi Lombok Post

Protes Warga Tak Mempan, Dewan Siap Paparkan Hasil Kunker

Redaksi Lombok Post

Ali: Dinda Seharusnya Tak Tenang

Redaksi LombokPost