Lombok Post
Headline Praya

LHA Sosialisasi 14 Perda Prakarsa DPRD NTB

BERI PEMAPARAN : Anggota DPRD NTB Lalu Hilman Affandi (LHA) saat menyosialisasikan 14 peraturan daerah yang diprakarsai DPRD provinsi di salah satu dusun di Lombok Tengah, Jumat (5/7) kemarin.

PRAYA—Sosialisasi 14 peraturan daerah (perda) periode 2015-2019 yang diprakarsasi DPRD NTB kembali dilaksanakan Lalu Hilman Affandi (LHA). Anggota Komisi II Fraksi Hanura DPRD NTB ini menggelarnya selama tiga hari (3-6/7) di beberapa wilayah di Lombok Tengah (Loteng).

      Beberapa dusun yang disambangi LHA seperti Dusun Landah dan Mungkik, Kecamatan Praya Timur. Total peserta sosialisasi sebanyak 250 orang.

“Terakhir saya menutup kegiatan sosialisasi di Desa Ketara, Kecamatan Pujut,” kata LHA.

Sebelumnya pada Maret 2019, LHA melaksanakan sosialiasi perda yang diprakarsai DPRD periode 2015-2018 NTB di Loteng yang merupakan daerah pemilihannya.

      Dalam kesempatan tersebut juga dimanfaatkan politisi muda ini untuk berpamitan dengan para konstituennya. Karena masa jabatannya akan berakhir Agustus mendatang. Walau belum berhasil di pemilihan legislatif lalu, LHA tetap menyampaikan terima kasih terhadap masyarakat yang telah memilihnya dengan tulus. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dirilis di laman KPU, LHA harus puas dengan perolehan 4.605 suara sah.

      Diketahui, 14 perda yang disosialisasikan LHA mencakup Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah. Ada juga Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal.

      Selain itu, Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata, Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil. Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan dan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Termasuk Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Serta Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kepemudaan. (ida)

Berita Lainnya

Telkomsel Hadirkan Kuota Keluarga

Redaksi Lombok Post

Duta Bahasa NTB Juara Favorit

Redaksi Lombok Post

BUMN Gelar Jalan Sehat dan Pasar Murah di Mataram

Redaksi Lombok Post

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Protes Warga Tak Mempan, Dewan Siap Paparkan Hasil Kunker

Redaksi Lombok Post

Mantan Kepala Kemenag Bima Ditahan, Tersandung Korupsi Tunjangan Guru di Bima

Redaksi Lombok Post

NTB Gak Mau PNS Kerja di Rumah

Redaksi Lombok Post

Zaini Arony Diklarifikasi Soal LCC

Redaksi LombokPost

Tenda di Mina Penuh Sesak, Ruang Satu Jamaah Hanya 0,8 Meter Persegi

Redaksi LombokPost