Lombok Post
Headline Tanjung

Warga Minta Bantuan Dalam Bentuk Uang

TUNJUK: Salah seorang warga menunjukkan buku rekening Bank BRI berisikan dana stimulan tahap I, namun belum dicairkan hingga saat ini

TANJUNG-Janji Presiden RI Joko Widodo yang menyebut bantuan gempa senilai Rp 50 juta dapat dikelola secara swadaya dan sisanya dijadikan modal usaha memantik sejumlah warga menolak skema DSP BNPB. Di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terdapat sejumlah warga yang memilih keluar dari mekanisme pokmas bentukan pemkab dan membentuk pokmas uang.

Fakta itu tidak disangkal Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU. Kepala Bidang Rehab Rekon BPBD KLU Wardoyo mengaku ada ratusan warga yang memilih keluar dari pokmas bantuan gempa. Mereka meminta agar bantuan pembangunan rumah tersebut dikelola sendiri. Hal ini sesuai dengan janji presiden saat berkunjung ke KLU, pascagempa tahun lalu.

“Saya berupaya meyakinkan warga ini untuk membentuk pokmas. Mereka sebelumnya ingin agar bantuan tersebut berupa uang, yang nanti digunakan untuk membangun rumah. Sementara sisanya digunakan jadi modal usaha,” ungkap Wardoyo saat menjadi pembicara pada workshop media yang digalang LSM Gravitasi Mataram di Lesehan Sasak Narmada, Tanjung, Sabtu lalu (3/8).

Hingga saat ini diakui masih banyak warga yang meminta bantuan pembangunan rumah dalam bentuk uang. Sehingga sisanya bisa dimanfaatkan untuk modal usaha. Permintaan ini disampaikan ratusan warga di wilayah Pemenang Barat. Mereka tergabung dalam pokmas uang, dan tetap menunggu bantuan pemerintah dalam bentuk uang tunai.

“Mereka sudah membentuk pokmas uang. Jadi seperti itulah rumitnya meyakinkan masyarakat,” katanya.

Wardoyo menjelaskan, banyak dinamika dan kendala yang dihadapi BPBD dalam proses rehab rekon pascagempa. Tidak hanya keinginan warga, BPBD juga dipusingkan oleh data NIK dan KK yang memerlukan validasi ulang, persoalan bantuan untuk warga berstatus jomblo, validasi jenis kerusakan, keterbatasan fasilitator, hingga bentuk rumah yang direkomendasikan oleh pemerintah.

Bahkan di awal tahap transisi, BPBD menghadapi kerumitan dari korban bencana dalam membentuk pokmas. Warga saat itu enggan membentuk pokmas. BPBD pun memerlukan waktu sampai 3 bulan untuk meyakinkan masyarakat.

“Jadi sudah kami komunikasi kan langsung BNPB selaku user yang ada di pusat. Jadi kami berprinsip, tidak ada masyarakat Korban yang akan di korbankan,” pungkasnya. (fer/r4)

Berita Lainnya

Telkomsel Hadirkan Kuota Keluarga

Redaksi Lombok Post

Wisman Ikut Rayakan HUT RI

Redaksi Lombok Post

Duta Bahasa NTB Juara Favorit

Redaksi Lombok Post

BUMN Gelar Jalan Sehat dan Pasar Murah di Mataram

Redaksi Lombok Post

Ayo Dukung Duta Bahasa NTB

Redaksi Lombok Post

Protes Warga Tak Mempan, Dewan Siap Paparkan Hasil Kunker

Redaksi Lombok Post

Mantan Kepala Kemenag Bima Ditahan, Tersandung Korupsi Tunjangan Guru di Bima

Redaksi Lombok Post

NTB Gak Mau PNS Kerja di Rumah

Redaksi Lombok Post

Polri Teliti Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Redaksi Lombok Post