Lombok Post
Metropolis

Korban TPPO Banyak Dijual ke Suriah

TPPO: Dari kiri; Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati, Kepala Dinas P3AP2KB NTB H Ihmal, dan Kabid Perlindungan Hak Perempuan Hj Erni Suryani, menghadiri pembukaan rakor pencegahan TPPO, di Hotel Lombok Raya, kemarin (8/8).

MATARAM-Provinsi NTB menjadi salah satu kantong korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia. Pengiriman buruh migran secara ilegal masih menjadi modus utama. Terutama pengiriman buruh migran ke kawasan Timur Tengah. Diperkirakan, banyak warga NTB jadi korban TPPO, namun baru sebagian kecil yang terungkap. Korban TPPO asal NTB banyak dijual ke Suriah.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) NTB menunjukkan, tahun 2019 ada 40 orang perempuan menjadi korban perdagangan orang ke Timur Tengah. Sementara data Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menunjukkan ada 40 kasus TPPO yang mereka tangani dari tahun 2012 – 2019. Polda NTB menangani sembilan perkara dari 2017 hingga 2019.

Banyaknya kasus TPPO di NTB harus menjadi perhatian serius. Semua pihak, baik pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat harus sama-sama mencegah TPPO. DP3AP2KB NTB sendiri, kemarin, menggelar rapat koordinasi gugus tugas pecegahan dan penanganan TPPO.

Kepala Dinas P3AP2KB NTB H Imhal dalam acara itu menjelaskan, dibutuhkan sinergitas dan kerja sama semua pihak untuk mencegah TPPO. ”Kerjas sama antar anggota gugus tugas harus ditingkatkan,” katanya.

Pemprov sudah berupaya membangun kerja sama dengan semua pihak. Mulai dengan lembaga-lembaga vertikal, aparat penegak hukum, pemerintah kabupaten, hingga pemerintah desa. Termasuk dengan menggandeng peruahaan-perusahaan penyalur tenaga kerja. Harapannya, para buruh migran bekerja secara resmi.

”Kami membuat beberapa pedoman untuk mencegah TPPO,” katanya.

Dia menekankan, peran masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa sangat penting untuk mencegah TPPO. Merekalah yang akan menjadi garda terdepan dalam pencegahan TPPO.

Hal yang sama juga ditekankan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB HM Agus Patria di tempat yang sama. Menurutnya, tanpa ada kerja sama yang baik. Tanpa kekompakan dari tingkat bawah hingga pemerintahan paling atas, sulit untuk mencegah warga NTB menjadi korban TPPO.

”Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bekerja sama,” ujarnya.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda NTB AKBP Ni Made Pujewati menambahkan, NTB menjadi kantong korban TPPO karena pengiriman buruh migran yang cukup tinggi. Bahkan NTB merupakan daerah kedua terbesar pengirim buruh migran. Sebagian besar buruh migran asal NTB merupakan tenaga kerja non prosedural.

”Ketika mereka non prosedural berpotensi besar menjadi korban TPPO,” ujarnya.

Para korban TPPO rentan mendapat intimidasi, tidak diberikan gaji hingga mendapat kekerasan fisik. Karena itu, pencegahan harus dilakukan. Peran masyarakat menurutnya sangat penting. Bila masyarakat peduli, mereka bisa mencegah tetangganya bekerja ke Timur Tengah. Sebab pengiriman buruh migrn ke Timur Tengah hingga kini masih dimoratorium. Bila ada yang mau berangkat kerja ke sana, mereka sangat rentan menjadi korban TPPO.

Dari sembilan kasus TPPO yang ditangani, Polda NTB berhasil menangkap 15 orang. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan sebagian dalam proses penanganan.

Ia menyebutkan, tahun ini Polda NTB mengungkap empat kasus TPPO dimana korbannya dikirim ke Suriah. Negara tersebut merupakan salah satu negara yang dilanda konflik berkepanjangan. Meski begitu, banyak warga NTB justru dikirim ke negara tersebut. ”Mereka (korban) sudah dipulangkan,” katanya.

Dalam kasus tersebut polisi menetapkan tujuh orang tersangka. Baik yang berasal dari NTB, Surabaya dan Jakarta.  Mereka menjanjikan para TKI bekerja di Arab Saudi, namun mereka dipekerjakan ke Suriah. Di sana mereka mendapatkan penyiksaan dan kekerasan fisik. Para korban berasal dari Lombok Utara, Lombok Barat dan Lombok Timur.

Kasus itu menjadi salah satu contoh yang menggambarkan rentannya warga NTB dieksploitasi dan menjadi korban TPPO. Sehingga peran keluarga dan masyarkaat sangat penting untuk mencegah.

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dinas P3AP2KB NTB Hj Erni Suryani menambahkan, rakor yang berlangsung pagi hingga sore tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi. Di antaranya sepakat untuk memperkuat sinergitas pencegahan TPPO.

Mereka juga sepakat membentuk Satgas Pencegahan TPPO di tingkat desa. Satgas itu nanti akan berperan penting. Mereka akan bertugas melaporkan siapa saja warga di kampung itu yang akan berangkat kerja ke Arab Saudi. “Kalau cepat kita tahu informasinya cepat pula dicegah pemberangkatannya,” kata Erni.

Rapat koordinasi tersebut menurutnya juga sangat penting untuk lebih memperkuat sinergitas semua pihak untuk pencegahan TPPO. (ili/r6)

Berita Lainnya

Bukit Nipah dan Padanan Terbakar

Redaksi LombokPost

NTB Gak Mau PNS Kerja di Rumah

Redaksi Lombok Post

Uang Korban Gempa Dicuri Mandor

Redaksi LombokPost

Kejuaraan Paralayang Nasional Diikuti 153 Peserta

Redaksi LombokPost

Melihat Persiapan Pemkot Menyambut HUT Kota Mataram Ke-26

Redaksi LombokPost

Wajib Pakai Besi Kolom Sepuluh Mili

Redaksi LombokPost

Tok, Tok, Tok, Bank Rontok

Kafilah Kecamatan Mataram Juara MTQ XVIII

Hadapi Kekeringan dengan Sumur Dangkal

Redaksi LombokPost