Lombok Post
Metropolis

Uang Korban Gempa Dicuri Mandor

RUMAH KONVENSIONAL: Seorang tukang hampir menyelesaikan rumah tahan gempa tile RIKO di desa Sambik Bangkol, Gangga, Lombok Utara, kemarin (9/8).

MATARAM-Aksi sejumlah pihak yang mempermainkan para korban gempa rupanya belum ditindak tegas aparat penegak hukum. Apa yang terjadi di Lombok Utara ini menjadi bukti. Ada mandor yang membawa lari upah tukang untuk pembangunan rumah korban gempa. Nilainya puluhan juta.

Tapi, mereka belum ditangkap aparat penegak hukum sampai sekarang. Solusi untuk warga korban gempa yang upah tukangnya dibawa kabur pun belum ada. Akibatnya, sudah setahun, para korban tinggal di hunian sementara (huntara).

Hal itu terjadi di Dusun Luk Timur, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Uang ongkos tukang di desa itu dibawa kabur oleh mandor. Satu mandor asal Sumbawa membawa uang ongkos tukang senilai Rp 70 juta, kemudian mandor lainnya asal Madura membawa kabur uang Rp 80 juta.

Uang itu diberikan aplikator untuk membayar upah tukang. Tapi keduanya kini sudah menghilang. Akibatnya, pembangunan rumah di desa itu mangkrak. Para tukang berhenti bekerja sebelum hari raya Idul Fitri lalu. Rencananya pekerjaan akan dilanjutkan setelah Lebaran, namun hingga saat ini belum ada kejelasan.

Warga yang harusnya sudah bisa menempati hunian tetap akhirnya tetap tinggal di huntara tanpa kepastian. Seperti Papuq Nurinah, dia tidur di huntara ukuran 1 x 2 meter. Sementara rumah instan konvensional (Riko) masih berupa tiang-tiang kerangka baja dan pondasi.

”Ini dah rupanya,” kata Papuq  Nurinah sambil tersenyum menunjuk ke arah rumahnya, kemarin (9/8).

Hingga kemarin, tidak ada lagi tukang yang datang melanjutkan pembangunan. Sebagai orang tua dia hanya bisa pasrah.

”Untung saya dibuatkan Huntara sama anak saya,” katanya.

Sohri, warga lainnya mengatakan, dia menyesalkan aplikator tidak pernah datang mengecek pekerjaan tukangnya. Mereka menyerahkan begitu saja kepada mandor, kini mandornya hilang membawa kabur uang ongkos tukang. Dampaknya, rumah-rumah warga belum selesai dibangun.

”Sudah tiga bulan ditinggalkan tukang,” katanya.

Terkait mandor yang membawa uang ongkos tukang, warga dan Pokmas tidak mau tahu. Pihak yang bertanggung jawab adalah aplikator. Pokmas sudah memberikan uang kepada mereka. Aplikator kini harus bertanggung jawab sampai rumah warga benar-benar rampung.

”Harapan kami supaya cepat jadi sebelum musim hujan,” kata Sohri.

Julianto, warga lainnya mengungkapkan, yang membawa kabur uang itu adalah pemborong yang dipercaya mengerjakan pembangunan, bukan aplikator. Tetapi warga meminta pengusaha tetap bertanggung jawab.

Selain dua orang yang membawa kabur uang itu, ada juga pemborong asal Lombok Timur yang berhenti. Mereka mengaku tidak sanggup membayar lagi karena salah perhitungan. Pemborong mengupah tukang dengan pola tenaga harian. Tukang diberi Rp 100 ribu dan peladen Rp 80 ribu per hari. Hanya saja, pemborong mengambil uang di aplikator dengan sistem borongan.

”Nah di (upah) harian itu tempatnya kalah, dia tidak ada lagi uang untuk gaji tukang, akhirnya kabur,” jelasnya.

Di Dusun Luk Timur ada lima Pokmas yang ditangani satu aplikator. Kasusnya hampir sama, namun pengerjaan beberapa rumah saat ini masih berlanjut. Warga masih menunggu giliara dikerjakan rumahnya, sebab satu aplikator menanganai lima Pokmas.

Syafruddin, Ketua RT 06 Dusun Luk Timur, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga menyebutkan, RT-nya ada 276 rumah rusak berat (RB) dan 80 rumah rusak sedang dan ringan. Sudah setahun proses pembangunan, tetapi baru jadi pondasi dan tiang saja. Namun, beberapa rumah sudah hampir rampung, dalam arti struktur kerangka dan atap sudah jadi.

”Kami harap pemerintah memperhatikan kami yang di KLU ini,” katanya.

Progres pembangunan rumah baru 60 persen. Pembangunan terkendala tukang dan bahan bangunan yang minim. Kalaupun ada, harganya mahal. Sementara di satu sisi, bantuan dari pemerintah untuk membangun rumah juga terbatas.

Terkait kondisi itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahsanul Khalik mengatakan, dalam kasus seperti itu pihaknya menduga ada permainan dari oknum Pokmas. Dalam kasus seperti itu, aplikator harus tetap bertanggung jawab untuk melanjutkan pengerjaan.

”Saya sudah bicarakan hal ini dengan APH dan akan ditindaklanjuti,” katanya.

Dia memastikan, kasus seperti ini tidak hanya terjadi di KLU tetapi juga daerah lain, seperti Narmada, Lombok Barat. Semua oknum yang bermain akan didalami perannya. Perbuatan itu jelas merugikan masyarakat penerima bantuan stimulan.

”Tapi kasus ini sifatnya kasuistis, tidak semua daerah,” katanya.

Iamenyebutkan, data terbaru menunjukkan, jumlah rumah tahan gempa yang selesai dibangun 61.948 unit dan dalam proses pembangunan 100.958 unit. Jika ditotal jumlah rumah terbangun mencapai 162.906 unit rumah dari total 222.564 unit rumah rusak. Artinya sebagian besar sudah terbangun, tersisa 59.658 unit rumah belum terbangun, baik rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. (ili/r6)

Berita Lainnya

Bukit Nipah dan Padanan Terbakar

Redaksi LombokPost

NTB Gak Mau PNS Kerja di Rumah

Redaksi Lombok Post

Kejuaraan Paralayang Nasional Diikuti 153 Peserta

Redaksi LombokPost

Melihat Persiapan Pemkot Menyambut HUT Kota Mataram Ke-26

Redaksi LombokPost

Korban TPPO Banyak Dijual ke Suriah

Redaksi LombokPost

Wajib Pakai Besi Kolom Sepuluh Mili

Redaksi LombokPost

Tok, Tok, Tok, Bank Rontok

Kafilah Kecamatan Mataram Juara MTQ XVIII

Hadapi Kekeringan dengan Sumur Dangkal

Redaksi LombokPost