Lombok Post
NTB

Mitigasi Bencana Masih Jadi “Anak Tiri”

TAHAN GEMPA: Beberapa orang tukang membangun rumah tahan gempa di Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, beberapa waktu lalu. Rumah tahan gempa saat ini dibutuhkan warga sebagai bagian dari mitigasi bencana, sebab NTB merupakan daerah rawan bencana.

MATARAM-Meski gempa dan tsunami mengancam wilayah NTB, namun itu belum cukup membuat pemerintah sadar. Hingga kini, program mitigasi masih jadi “anak tiri”. Tidak ada program mitigasi terpadu dibuat provinsi bersama kabupaten/kota.

Anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmuzi mengatakan, gempa tahun lalu cukup menjadi peringatan. Mitigasi bencana merupakan program yang sangat penting. Pemprov sendiri sudah menjadikan mitigasi sebagai prioritas dalam visi misi gubernur. Tapi hal itu tidak tercermin dalam program kerja pemerintah. Anggaran dan program mitigasi sangat kecil. ”Kalau dianaktirikan seperti ini mana dia mau ikut kabupaten/kota,” kata politisi PDIP itu.

Mitigasi merupakan kerja bersama pusat, pemprov dan kabupaten/kota. Karena itu harus ada upaya serius untuk mitigasi. Dewan mendukung bila anggaran mitigasi diajukan saat ini.

Terpisah, Asisten II Setda NTB H Ridwan Syah menjelaskan, program mitigasi tetap ada. Tapi program secara khusus akan dianggarkan tahun 2020. Program yang ada saat ini seperti desa siaga bencana dan sekolah tanggap bencana. Sifatnya memberikan edukasi kepada warga terkait bencana dan cara menyelamatkan diri dari bencana.

Selain itu, pemprov juga akan mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang baik. Tapi semua itu masih perlu waktu. Apalagi saat ini pemerintah tengah fokus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

”Kami saat ini pemprov masih fokus rehab rekon (rumah tahan gempa), itu bagian dari mitigasi,” katanya.

Ridwan menambahkan, pemerintah menyadari mitigasi dan kesiapsiagaan penting agar daerah siap. Jangan sampai ketika bencana terjadi masyarakat tidak siap. Seperti isu gempa megathrust beberapa waktu lalu masyarakat seperti kebingungan.

”Kalau masyarakat mendapat informasi tepat, orang tidak bingung,” katanya.

Selain membangun sistem informasi kebencanaan. Pembinaan terhadap desa-desa juga dilakukan. Hal itu akan diintegrasikan dalam pengembangan desa wisata. Kader-kader di desa akan dilatih menjadi relawan yang mampu bertindak cepat membantu warga ketika bencana terjadi.

Tidak kalah pentingnya adalah regulasi soal tata ruang dan kualitas konstruksi bangunan. Masalah itu sudah dikoordinasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Mereka akan memberikan rekomendasi standar bangunan tahan gempa.

Khusus untuk tata ruang juga akan menjadi perhatian. Hal itu akan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam mitigasi. Dia berharap kabupaten/kota mempertimbangkan masalah mitigasi dalam perumusan tata ruang. ”Sehingga ketika ada orang mau membangun, dia tahu bahwa di sana daerah rawan dan bisa mengatur konstruksinya,” katanya.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD NTB H Ahsanul Khalik menjelaskan, program mitigasi juga sudah ada di setiap daerah. Hal itu akan dimaksimalkan. Namun mitigasi terpadu belum ada, karena berkaitan dengan tata ruang dan infrastruktur yang tahan gempa. ”Ini yang belum mungkin dilakukan ke depan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Ikatan Ahli Tsunami Indonesia (IATsI) Gegar Prasetya meminta pemerintah menguatkan program mitigasi bencana. Sebab wilayah Nusa Tenggara masuk daerah rawan dengan potensi gempa megathrust 8,5 magnitudo.

Gegar mengingatkan pentingnya kewaspadaan dari semua pihak. Bangunan-bangunan yang ada di pantai wilayah selatan harus lebih kokoh dan tahan gempa. (ili/r5)

Berita Lainnya

Ada OPD Gagal Paham RPJMD?

Redaksi LombokPost

Pemprov NTB Dapat Apresiasi Kedubes Australia

Redaksi LombokPost

Syabab Care Ajak Naja ke Malaysia

Redaksi LombokPost

Promosi APGN Harus Digencarkan

Redaksi LombokPost

Ahli Tsunami Minta Perkuat Mitigasi

Redaksi LombokPost

Dampak Kekeringan Semakin Meluas

Redaksi LombokPost

Tiket Murah, Wagub Minta Intensifkan Promosi

Redaksi LombokPost

Berkunjung ke Berugak Buku di Desa Durian, Lombok Tengah

Rp 374,3 Miliar Dana Desa Mengendap